ACT

Dievaluasi Kemendagri, Jatah Kunker DPRD Kalsel Terpaksa Dikurangi

0 167

INTENSITAS kunjungan kerja (kunker) atau studi banding keluar daerah yang dilakoni empat pimpinan plus 51 anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan tergabung dalam komisi-komisi dewan dipastikan akan dipangkas.

KEBIJAKAN ini ditempuh untuk penyesuaian anggaran serta hasil tindaklanjut dari evaluasi Direktorat Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas APBD Provinsi Kalsel tahun anggaran 2020 yang berprinsip pada tiga aspek yaitu efisiensi, rasionalisasi dan kewajaran. 

Ini karena alokasi anggaran dari APBD untuk pos Sekretariat DPRD Kalsel  juga menjadi satu kesatuan dengan lembaga dewan. Dengan begitu, pada tahun anggaran 2020, anggaran yang diterima Sekretariat DPRD Kalsel akan dikurangi sekitar Rp 9,7 miliar. “Sekretariat bisa menyesuaikan sekitar 5,7 persen atau senilai Rp 9,7 miliar,” ujar Sekretaris DPRD (Sekwan) Kalsel, H AM Rozaniansyah kepada awak media di Banjarmasin, Selasa (10/12/2019).

BACA : Ramai-Ramai Komisi Kunker, Gedung DPRD Kalsel Ditinggal Pergi

Menurut dia, jika dihitung dari nilai itu, artinya pada tahun anggaran 2020, Sekretariat Dewan yang juga merupakan SOPD yang memiliki tugas memfasilitasi para anggota dewan hanya akan menerima anggaran kurang lebih Rp160 miliar.

“Hasil evaluasi itu pula diterjemahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kalsel dengan melakukan penyesuaian pengeluaran anggaran untuk setiap SKPD di lingkup Pemprov  Kalsel termasuk di Sekretariat Dewan,” ucap Rozaniansyah.

Terpisah, Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK membenarkan pihaknya menyepakati adanya pemangkasan intensitas kunker ke luar daerah khususnya bagi komisi-komisi. 

“Dari sebelumnya bisa dua kali, nanti  bisa jadi satu kali saja,” kata legislator Golkar ini.

Supian HK yang juga Ketua Badan Anggaran DPRD Kalsel ini mengatakan hal itu menjadi pilihan cukup efektif untuk menekan pengeluaran yang ada di dewan.

“Benar saja, untuk setiap kali perjalanan kunker ke luar daerah, pagu anggaran yang disiapkan untuk setiap anggota dewan mencapai rata-rata Rp 16 juta,” kata Supian.

BACA JUGA : Tiap Pekan Kunker, LSM Tuding DPRD Banjarmasin Terkesan Habiskan Anggaran

Ketua Harian DPD Partai Golkar Kalsel ini  mengungkapkan dengan pengurangan intensitas perjalanan kunker ke luar daerah, tidak akan berpengaruh terhadap kinerja komisi-komisi yang ada di DPRD Kalsel dalam mendukung kinerja pemerintah provinsi.

“Sebab, fasilitasi untuk panitia khusus (pansus) untuk membahas raperda dan alat kelengkapan dewan (AKD) akan tetap dioptimalkan. Jadi, yang diutamakan adalah

yang bersentuhan dengan masyarakat dulu dan yang mendukung kinerja pemerintah,” imbuhnya.

Menurut Supian, selama ini memang  tidak seluruhnya anggaran untuk DPRD Kalsel terserap seutuhnya. Ini karena cukup banyak anggaran yang tidak terserap dan justru tercatat menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa).

BACA LAGI : Kunker Anggota DPRD Kalsel ke Luar Negeri Bakal Tak Terealisasi

Termasuk dari pagu anggaran kunker ke luar daerah untuk Ketua DPRD Kalsel yang tidak selalu digunakan dan selisih antara biaya riil dan pagu anggaran. Contohnya, menyangkut biaya tiket pesawat, akomodasi dan hotel. 

“Adanya penyesuaian tersebut, tentu  Pemprov Kalsel bisa melakukan penyesuaian pengeluaran sekitar Rp 300 miliar  didasarkan prinsip efisiensi, rasionalisasi dan kewajaran,” tandas Supian.(jejakrekam)

Penulis Ipik Gandamana
Editor Didi GS

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.