Pengangguran di Kota Banjarmasin dan Ilustrasi Alternatif Peluang Kerja Baru (3-Habis)

0 119

Oleh : Subhan Syarief

BERDASAR sumber Bappenas 2019 dan prediksi Kementerian PUPR, alokasi biaya ibukota negara (IKN) terkait dengan penyediaan infrastruktur akan membutuhkan biaya mencapai hampir Rp 500 triliun.

BIAYA ini diperuntukkan membangun berbagai infrastruktur utama seperti pembangunan istana negara, berbagai kantor lembaga negara, bangunan strategis untuk TNI/POLRI , perumahan dinas ASN/TNI /Polri, sarana pendidikan dan kesehatan, hunian non ASN, fasilitas sarana dan prasarana, ruang terbuka hijau (RTH), taman dan berbagai fasilitas lainnya termasuk lahan.

Dari rencana tersebut diperkirakan kebutuhan sumber daya seperti material, peralatan dan pekerja untuk tahapan pembangunan infrastruktur fisik periode 202 – 2030 diperhitungkan sangat banyak memerlukan berbagai sumber daya material.

Seperti aspal diperkirakan sekitar hampir 5 juta ton, semen hampir 21 juta ton, baja konstruksi sekitar 6 juta ton , beton pracetak sekitar 27 juta ton, peralatan konstruksi dibutuhkan sekitar 150 ribu unit, dan di sektor tenaga kerja konstruksi membutuhkan tenaga terampil  seperti mandor, tukang dan buruh bangunan mencapai 3 juta pekerja. Sedangkan untuk tenaga ahli seperti insinyur dan berbagai sarjana teknik lainnya diperlukan sebanyak minimal 600 ribu pekerja.

BACA : Pengangguran Di Kota Banjarmasin Dan Ilustrasi Alternatif Peluang Kerja Baru (2)

Ini baru untuk periode 10 tahun pertama. Belum lagi bila periode kelanjutan saat pengoperasionalan dan pemeliharaan infrastruktur IKN tersebut. Dipastikan akan membutuhkan berbagai sumber daya, termasuk sumber daya manusia yang akan berkerja di kawasan IKN tersebut.

Dari hal ini, maka diperkirakan multiplier effect atau dampak berganda IKN bagi daerah penyangga (termasuk Kalimanan Selatan) tidak berjangka pendek tapi berjangka panjang. Ini karena pembangunan dan pertumbuhan dari semua sektor pada IKN ini akan selalu berkelanjutan.

Lalu apa yang harusnya perlu dilakukan dan dipersiapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin agar mampu memetik manfaat dari dampak berganda IKN terkait hal peluang kerja atau membantu mengentaskan pengganguran yang ada di kota Banjarmasin.

Penggangguran di Kota Banjarmasin pada tahun 2019 ada sekitar 8.000 orang. Sedangkan, kebutuhan tenaga kerja terampil dan ahli untuk membangun IKN memerlukan sekitar 3.600.000 pekerja, maka tentu saja jumlah yang 8.000 ini bila dikaryakan ke IKN sangat kecil, masih berada di sekitar 0.25 persen dari yang dibutuhkan.

Sekarang dengan waktu yang tersisa untuk mempersiapkan diri sekitar dua tahun lagi, maka tentu langkah strategis dan tepatguna harus dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin bila memang serius mau mengatasi masalah pengganguran ini.

BACA JUGA : Pengangguran Di Kota Banjarmasin Dan Ilustrasi Alternatif Peluang Kerja Baru (1)

Prospek besar sangat bisa dimanfaatkan oleh pemerintah kota terkait berbagai multiplier effect dari IKN ini. Tentu dalam hal ini dibutuhkan kejelian dan kemauan kuat dari para ‘penguasa’ (pemimpin) kota untuk melangkah dengan visi dan misi baru dalam hal memecahkan problem pengganguran ini. 

Patut disadari memang berhasil tidaknya dalam mengatasi berbagai kendala atau persoalan kota adalah tergantung kepada kemampuan dan kepiawaian walikota untuk melakukan akselerasi dan terobosan dalam memanajemen kotanya.

Tentu bagi pemimpin kota yang punya intuisi tinggi pasti akan bisa menangkap prospek ini untuk dimanfaatkan menjadi keberkahan bagi warga Kota Banjarmasin. Walikota Banjarmasin berserta tim kerjanya harusmampu memanfaatkan peluang besar ini. Akselerasi dan inovasi kebijakan wajib segera dilakukan,  jangan terlalu asyik hanya memikirkan tampilan fisik kota ataupun terlalu ‘euforia’ dengan smart city dan berbagai kegiatan seremonial yang tidaklah berdampak langsung bagi warga miskin kota.

BACA LAGI : Pilwali Banjarmasin, Subhan Syarief : Program Kerja Terukur, Dapat Tekan Kemiskinan dan Pengangguran

Saat ini, kebutuhan kerja warga dan kemiskinan harusnya menjadi fokus utama yang wajib ditangani, karena ini terkait kebutuhan dasar keberlangsungan kelayakan hidup manusia.

Akhirnya, harapan besar ke depan tergantung pada momen pemilihan Walikota Banjarmasin pada tahun 2020 mendatang. Produk kegiatan besar ini akan dapat menjadi langkah awal memformat ulang model kepemimpinan di Kota Banjarmasin berikut sebuah visi dan misi baru arah kota ini ke depan.(jejakrekam)

Penulis adalah Ketua LPJK Provinsi Kalsel

Arsitek Senior di Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Kalsel

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.