Foto : Istimewa
RAPAT Koordinasi Nasional (Rakornas) Gerakan Pemuda Ansor se-Indonesia pada 6-7 November 2019 di Jakarta, menghasilkan enam pernyataan sikap. Ormas kepemudaan di bawah naungan ormas Islam, Nahdlatul Ulama (NU) menyatakan akan melawan segala bentuk radikalisme yang merongsong Pancasila dan NKRI.
HAL ini ditegaskan dalam pernyataan sikap yang diteken Ketua Umum Gerakan Ansor Yaqut Cholil Qoumas dan sekjennya, Abdul Rochman. GP Ansor menegaskan Indonesia bukan negara agama maupun sekuler, baik berbentuk negara Daulah Islamiyah atau Khilafah, sehingga ormas kepemudaan dengan Banser-nya berada di garis terdepan dan berjihad menjaga NKRI dan Pancasila.
GP Ansor mencatat radikalisme agama yang berkembang minimal 8 tahun terakhir sudah sangat mengkhawatirkan, bahkan sudah masuk kategori darurat radikalisme. Saat ini, di pemerintahan Joko Widodo periode kedua, sudah ada empat menteri yang konsen dalam pemberantasan radikalisme yakniMenteri Koordinator Politik, Hukum, Keamanan; Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.
BACA : Suaedy Khawatir Perang Terhadap Radikalisme Kebablasan
Ketua Umum GP Ansor mengatakan perhatian empat menteri untuk memberantas radikalisme patut didukung dan diapresiasi.
“Kebijakan Presiden Jokowi menunjukkan pemerintah atau negara sekarang akan hadir dalam memberantas radikalisme yang memang sudah merupakan tugasnya. Hal ini, bagi GP Ansor dan Banser merupakan berkah karena tugas GP Ansor dan Banser dalam melawan radikalisme menjadi lebih ringan,” tulis Ketua Umum GP Ansor Gus Yaqut.
Untuk itu, GP Ansor mendukung komitmen pemerintah terhadap kerakyatan dan kebangsaan, serta siap menjadi mitra strategis pemerintah. “Jika komitmen tersebut bergeser, GP Ansor yang akan pertama kali mengingatkan dan mengambil posisi yang berbeda,” tegas Gus Yaqut.
BACA JUGA : Radikalisme karena Faktor Ekonomi dan Minim Pendidikan
GP Ansor menolak kerjasama dalam bentuk apapun dengan organisasi manapun yang dinilaimengedepankan kekerasan, melawan hukum dan menginginkan berdirinya negara di luar NKRI. Termasuk, kunjungan-kunjungan dan atau komunikasi yang berpretensi politik yang justru akan merusak ukhuwah nahdliyah di kemudian hari.
Terpisah, Ketua Pengurus Wilayah GP Ansor Kalimantan Selatan Teddy Suryana menegaskan pihaknya tegak lurus dengan hasil Rakornas GP Ansor itu untuk diwujudkan di daerah.
“Kami akan berada di garda terdepan dalam melawan radikalisme, seperti komitmen yang telah dicapai seluruh jaringan GP Ansor di Indonesia. Kesepakatan ini patut dijalankan Kalimantan Selatan sebagai bagian tak terpisahkan,” ucap Teddy Suryana kepada jejakrekam.com, Kamis (7/11/2019).
BACA LAGI : Peran Media dan Budaya Menangkal Radikalisme
Anggota DPRD HSU asal PDI Perjuangan ini mengaku terus mengamati perkembangan yang terjadi di Kalimantan Selatan, terutama anasir-anasir yang mengarah ke radikalisme.
“Sebab, eksistensi gerakan radikalisme makin berkembang di tengah masyarakat, jadi harus dicegah dan dilawan. Kami siap melakukan gerakan perlawanan,” cetus Teddy.(jejakrekam)