Foto : Ipik Gandamana
USULAN penyediaan lahan tanah beserta bangunan untuk rumah tahanan (Rutan) oleh Kementrian Hukum dan HAM Kalsel dalam anggaran APBD 2020 sepertinya tak dapat diakomodir.
“ITU tak mungkin dapat diakomodir dalam APBD murni 2020 ini. Karena penyusunan anggaran dan KUA PPASAPBD 2020 sudah selesai ditetapkan,” ucap Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel H Suripno Sumas.
Hal ini disampaikannya terkait statemen pimpinan DPRD Kalsel, yang menyatakan siap mengupayakan dan mengusulkan dalam anggaran APBD 2020. Namun demikian, Suripno mengatakan, selama anggaran memungkinkan ya silahkan. “Namun dengan kondisi yang ada sekarang, kira-kira tidak bisa, apalagi berikut bangunannya. Tapi kalau di perubahan mungkin bisa” ucapnya lagi.
BACA: Lapas Teluk Dalam Over Kapasitas, Kemenkumham Ingin Bangun Rutan Baru
Sesuai ketentuan perundangan, sebutnya, sebelum 15 Nopember 2019, APBD Kalsel 2020 sudah final dibahas. Karena paling lambat 30 Nopember 2019 APBD sudah diketok.
Sebelumnya Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, merespon tajam hasrat yang disampaikan Kakanwil Kemenkumham Kalsel, Agus Toyib agar pemerintah daerah berkenan menyediakan lahan untuk Rutan.
Begitu responsifnya, pimpinan DPRD pun menyatakan siap bahkah berikut bangunannya. “Kita siap lahan dan bangunannya,” tegas H Supian HK
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Fajar Nurul Desira, mengakui belum mengetahui adanya rencana Itu dan nanti akan dikoordinasikan. “Saya baru dapat info dari berita. Nanti kita koordinasikan,” ucapnya singkat.(jejakrekam)