Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin Klaim Kunker dan Konsultasi Bermanfaat

0 457

TINGGINYA frekuensi kunjungan kerja (kunker), konsultasi dan lainnya ke luar kota diklaim Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin Matnoor Ali, segaris lurus dengan manfaat yang didapat. Bantahan ini disuarakan legislator Partai Golkar atas sorotan miring dari LSM Sasangga Banua.

“SILAKAN saja menilai dewan seperti itu. Yang pasti, kunker atau konsultasi ke kementerian di Jakarta, itu ada manfaatnya bagi daerah. Contohnya, pada 10-12 November nanti, kami konsultasi ke Kementerian Kesehatan,” ucap Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Matnoor Ali kepada jejakrekam.com di Banjarmasin, Selasa (5/11/2019).

Dua agenda besar yang akan disampaikan komisi membidangi kesehatan dan kesejahteraan rakyat (kesra) ini adalah menyampaikan keberatan soal kenaikan 100 persen iuran BPJS Kesehatan serta memperjuangkan bantuan dana bagi RSUD Sultan Suriansyah.

BACA : Tiap Pekan Kunker, LSM Tuding DPRD Banjarmasin Terkesan Habiskan Anggaran

Menurut Matnoor Ali, komisinya juga mengajak Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin Machli Riyadi dan Direktur RSUD Sultan Suriansyah dr Sukotjo Hartono saat konsultasi ke Kemenkes di Jakarta.

“Kami akan sampaikan dampak yang akan dirasakan masyarakat Banjarmasin ketika iuran BPJS Kesehatan dinaikkan. Saat ini, ambil contoh yang dirasakan RSUD Ulin Banjarmasin dengan tunggakan klaim dari peserta BPJS Kesehatan sudah mencapai Rp 130 miliar. Bayangkan saja, jika dinaikkan lagi, tentu pelayanan kesehatan akan terhambat,” kata legislator beringin ini.

Sekretaris DPD Partai Golkar Banjarmasin ini mengatakan dengan kondisi itu ketika iuran BPJS Kesehatan belum dinaikkan sudah terasa dampaknya. Apalagi, kata Matnoor, jika nantinya dinaikkan hingga 100 persen, apakah nanti bisa menjamin pelayanan kesehatan lebih prima, karena harus mengukur kemampuan ekonomi masyarakat.

BACA JUGA : Kunker di Akhir Jabatan, LSM Tuding DPRD Banjar Pakai Aji Mumpung

Menurut Matnoor, kedatangan para wakil rakyat bersama pejabat terkait di lingkungan Pemkot Banjarmasin untuk melobi Kemenkes bisa mengucurkan dana untuk pengembangan RSUD Sultan Suriansyah yang baru beroperasi terhitung 24 September 2019 lalu.

“Dulu, ketika dana yang disuntik Kemenkes untuk pembangunan RSUD Sultan Suriansyah itu gagal, karena bangunannya belum ada. Sekarang, sudah beroperasi dan melayani masyarakat, tentu tinggal mengajukan proposal ke Kemenkes, bisa mengembangkan rumah sakit milik pemerintah kota. Jangan sampai nanti RSUD Sultan Suriansyah itu jadi rumah sakit sangat sederhana (RSSS), seperti singkatannya,” celutuk Matnoor.

Ia menegaskan setiap kunker atau konsultasi ke luar kota itu semua tergantung komisi-komisi di dewan. Selama ini, diklam Matnoor, justru lewat kunker atau studi banding serta konsultasi ke daerah dan kementerian malah membawa dampak positif bagi porsi anggaran dan pembangunan daerah.

“Kita harus bisa melihat output dan inputnya. Tidak benar, ada kesan menghambur-hambuskan anggaran untuk sekadar kunker, studi banding atau lainnya. Terbukti, dengan belajar dari daerah lain, banyak manfaat yang ditiru Banjarmasin,” tegas Matnoor.

BACA JUGA : Fraksi PKS Desak Pemkot Banjarmasin Ambil Alih Sentra Antasari

Dia mencontohkan ketika dewan mendorong terobosan dalam peningkatan sumber pendapatan, khususnya pendapatan asli daerah (PAD). Dari sebelumnya APBD berkisar Rp 800 miliar, terus tergerek naik hingga kini pada APBD 2020 bisa mencapai Rp 1,7 triliun.

“Ini bagian dari kunker atau studi banding dan konsultasi ke Jakarta. Makanya, kami mendorong agar SKPD di lingkungan Pemkot Banjarmasin harus  bisa memenuhi target, jika tidak uang pungutnya akan dipotong,” tegas Matnoor.

Ia mengakui sorotan publik selalu tertuju ke gedung dewan, padahal kunker atau konsultasi dengan intensitas serupa juga dilaksanakan jajaran pejabat di lingkungan Pemkot Banjarmasin. Melalui pos-pos yang ada, pejabat Pemkot Banjarmasin juga sering melakoni hal serupa.

“Yang pasti, kunker atau konsultasi ke luar kota itu sudah diprogramkan. Kalau tidak dilaksanakan, tentu akan jadi sorotan lagi. Ya, seperti nanti menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (silpa), berdampak pula pada bantuan dana dari pemerintah pusat seperti dana alokasi khusus (DAK) yang ditunda pembayarannya,” beber Matnoor.

Dia mencontohkan silpa terus menaik tiap tahun di lingkungan Pemkot Banjarmasin. Pada tahun 2017 mencapai Rp 247 miliar, naik menjadi Rp 381 miliar pada 2018 lalu. “Ini membuktikan adanya program yang tidak jalan. Gara-gara banyak silpa, DAK yang harusnya diterima pada 2020, ditunda pemerintah pusat pada 2021 nanti,” katanya.

BACA LAGI : Perluas Wawasan, Anggota DPRD HSU Belajar ke Bekasi

Matnoor menegaskan DPRD Banjarmasin sebelum kunker atau usai kunker atau konsultasi selalu menindaklanjutinya dengan menggelar rapat kerja atau dengar pendapat.

“Sebelum berangkat, kami sudah mengagendakan untuk memanggil Dinas Sosial dan instansi terkait menanyakan soal bantuan sosial, anggaran bagi korban kebakaran yang akan dialokasikan lagi sebesar Rp 200 juta. Termasuk, soal progress Kartu Indonesia Pintar dan PKH. Jadi, apa yang dilakukan dewan, baik kunker maupun konsultasi sangat jelas manfaatnya bagi pembangunan kota,” imbuhnya.(jejakrekam)

 

Penulis Ahmad Husaini/Didi GS
Editor Didi G Sanusi

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.