Benahi Banjarmasin, Sukhrowardi : Perlu Sinergitas dengan DPRD Kalsel dan DPR RI

0

PORSI anggaran untuk membangun Kota Banjarmasin tak hanya bisa mengandalkan sumber dana dari APBD sendiri, namun butuh pula sumber dari Pemprov Kalsel dan pemerintah pusat.

KETUA Fraksi Golkar DPRD Kota Banjarmasin Sukhrowardi mengatakan setiap kunjungan kerja (kunker) ke luar kota, harus menjadi bahan pembelajaran dan evaluasi bagi dewan selaku mitra pemerintah kota.

“Kita bisa belajar banyak dari DPRD DKI Jakarta dan DPRD Bogor. Di sana justru telah menerapkan sistem yang lebih canggih, transparan dan profesional dalam penanganan penerangan jalan umum (PJU) sudah menggunakan sistem intelejensi. Jadi, tidak ada masalah lampu penerangan jalan yang berlangsung berbulan-bulan seperti yang kita alami,” ucap Sukhrowardi kepada jejakrekam.com, Selasa (29/10/2019).

BACA : Debutan Baru di DPRD Banjarmasin, Sukhrowardi Jabat Ketua Fraksi Golkar

Begitu pula, beber anggota Komisi III DPRD Banjarmasin dalam menyikapi masalah bina marga seperti  infrastruktur jalan, di Bogor dan Jakarta dibentuk satuan tugas yang mampu menangani masalah hanya dalam hitungan hari.

“Satgas ini direkrut dari tenaga honorer yang digaji sesuai UMP.  Jadi, mereka yang langsung bergerak dalam menyikapi keluhan masyarakat. Begitu pula, saat reses dewan ke tengah masyarakat, banyak keluhan yang harusnya cepat diatasi,” tutur Sukhrowardi.

Ia menegaskan dalam reses itu justru dilengkapi seluruh anggota dewan dari semua daerah pemilihan (dapil) dan komisi yang ada di DPRD Banjarmasin, sehingga bisa cepat respon terhadap persoalan untuk dicarikan solusi tepat.

“Makanya, sistem e-katalog yang dibangun DKI Jakarta bisa ditiru Banjarmasin dalam mengentas masalah perkotaan. Bagaimana pun semua masalah itu pasti bisa diatasi, jika ada kemauan,” tutur Sukhro.

BACA JUGA : Interpelasi Taman Edukasi untuk Goyang Kursi Walikota Banjarmasin?

Dalam menggenjot sumber dana pembangunan, Sukhro mengatakan dirinya juga melakoni sinergitas dengan koleganya di DPRD Provinsi Kalsel dan DPR RI dalam memperjuangkan anggaran bagi ibukota Kalsel.

Menurut dia, saat ini, seperti defisit anggaran yang terjadi dalam APBD 2020 mendatang bisa diatasi dengan mencari celah sesuai koridor aturan untuk melobi pemerintah pusat melalui jaringan wakil rakyat Kalsel di DPR RI.

“Ya, saling intensif berkomunikasi dengan anggota DPR RI seperti M Rifqinizamy Karsayuda dari PDIP dan dr Sulaiman Umar Siddiq yang ternyata duduk di komisi bidang infrastruktur. Termasuk, anggota DPR RI lainnya seperti Syaifullah Tamliha dan Hasnuryadi Sulaiman perlu digalang,” kata Sukhro.

Pria yang aktif di berbagai LSM dan lembaga kajian ini mengatakan bagaimana pun Banjarmasin sangat membutuhkan porsi anggaran yang besar, dengan beban kota yang makin bertumbuh ke depan.

“Inilah mengapa ketika kunker ke Jakarta, saya manfaatkan waktu untuk bertemu rekan-rekan di DPR RI dari Kalsel. Kita harus samakan persepsi dalam menggenjot pembangunan daerah, khususnya Banjarmasin sebagai ibukota Kalsel agar setara dengan kota-kota lain di Indonesia,” papar Sukhro.(jejakrekam)

 

Penulis Ahmad Husaini
Editor Didi GS

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.