Foto : Deden
MESKI dinyatakan tanpa mahar, namun pelamar yang ingin diusung Partai Golkar menjadi calon kepala daerah di Pilkada 2020, tetap harus mengeluarkan uang. Mereka harus menanggung renteng biaya survei yang menjadi penentu bakal calon yang diusung.
HAL ini dikatakan Koordinator Wilayah Kalimantan DPP Partai Golkar, Gusti Iskandar yang juga ikut mendaftarkan diri menjadi bakal cawagub dari partai ini.
“Setelah pendaftaran, nanti aka nada uji public untuk setiap pelamar. Kemudian, juga aka nada survey yang biayanya ditanggung renteng oleh bakal calon. Kalau calonnya ada lima, maka lima orang itu yang akan menanggung biaya surveinya,” kata Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, usai menyerahkan berkas pendaftaran di Kantor DPD Partai Golkar Kalsel di Banjarmasin, Senin (14/10/2019).
BACA : DPD Golkar Pasang Mahar Bagi Pelamar Di Pilbup Banjar 2020
Menurut Gusti Iskandar, data hasil survei itu, menjadi salah satu rekomendasi bagi pimpinan DPP Partai Golkar memutuskan bakal calon yang diusung di Pilkada 2020.
Selain data survei dan tahapan lainnya, diakui Gusti Iskandar, pimpinan DPP Partai Golkar bisa mengintervensi penentuan bakal calong yang diusung. Sehingga tidak menutup kemungkinan, calon yang diusung nantinya, bukan pelamar yang saat ini pendaftar di daerah.
“Intervensi tersebut bisa saja karena DPP mempunyai pertimbangan lain. Misalnya terkait koalisi partai. Kita di daerah bisa saja memilih kandidat A, tapi kalau DPP memutuskan lain, ya terpaksa di daerah mengikuti,” kata Gusti Iskandar.
BACA JUGA : Mahar Politik Dikaji Dalam Itjima Ulama Se-Indonesia Di Ponpes Al Falah Banjarbaru
Hingga saat ini, untuk Pilkada Kalsel 2020, DPD Partai Golkar Kalsel sudah menerima berkas pendaftaran cawagub dari tiga nama. Pertama, Gusti Sahyar yang merupakan pejabat di lingkup Pemprov Kalsel. Kemudian anggota DPRD Kalsel, HM Rosehan NB. Serta Koorwil Kalimantan DPP Partai Golkar, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah.
Pendaftaran cawagub yang diusung Partai Golkar Kalsel, rencananya ditutup pada Selasa (15/10/2019). Di hari terakhir itu, Wakil Bupati Hulu Sungai Utara yang juga kader Partai Golkar, Abdul Wahid, dijadwalkan mengembalikan berkas pendaftaran.(jejakrekam)