Gaya Hidup Mewah, Wakil Rakyat di DPRD Rentan Korupsi

0

AKADEMISI FISIP Unisversitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad Al Banjary, Muhammad Uhaib As’ad menilai dengan kekuasaan yang dimiliki para wakil rakyat sangat rentan terhadap perilaku rasuah (korupsi-red).

“WAKIL rakyat tidak hanya rentan kongkalikong agar lolosnya suatu proyek dan anggaran tetapi juga bisa memperdagangkan pengaruhnya atau trading influence,” ucap Uhaib dalam diskusi di rumah demokrasi dan kebijakan politik, Kamis (10/10/2019).

Baginya, semua pihak perlu untuk berupaya maksimal dalam mencegah korupsi dengan cara menimalisir terjadinya potensi rasuah dengan keterbukaan dan transparansi serta menjaga integritas pejabat publik.

BACA: Iwan Ditangkap KPK, Sahbirin Warning Kader Beringin

Sementara, pengajar FISIP ULM Fahrianoor berpendapat gaya hidup mewah menjadi salah satu penyebab suburnya perilaku korupsi.

“Dengan pendapatan menjadi pejabat publik terbatas sementara gaya hidup jetset tentu tidak dapat dipungkiri berusaha mendapatkan tambahan uang dengan cara-cara picik,” terang dia.

Di tempat yang sama, Subhan Syarief Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kalsel mengungkapkan bukan rahasia umum jika proyek konstruksi menjadi lahan basah tindak pidana korupsi.

Ia menyebut pengadaan penyertaan modal PDAM Bandarmasih sebagai contoh nyata bagaimana tindakan rasuah itu terjadi. “Beragam modus korupsi bisa terjadi di lingkungan proyek konstruksi, mulai dari kingkalikong agar memenangkan tender, mark up biaya proyek, hingga pengerjaan proyek tidak sesuai dengan apa yang diharapkan,” kata Subhan.

BACA JUGA: Jangan Hanya Kejar Tayang, Pembuatan Pokdarwis Harus di Konsep Dengan Baik

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Banjarmasin Sukhrowardi bersedia menjadi Whistleblower atau pelapor kepada kelompok masyarakat sipil dan aktivis anti korupsi tentang tindak tanduk wakil rakyat yang mengarah ke tindakan korupsi di parlemen Kota Banjarmasin.

Ia menganggap upaya itu perlu dilakukan agar memaksimalkan upaya pencegahan tindakan korupsi. “Kalau misalnya masyarakat mengetahui secara mendalam apa yang dilakukan wakil rakyat di parlemen maka saya yakin kita bisa meminimalisir tindakan korupsi,” imbuh Sukhrowardi.(jejakrekam)

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.