Aksi Intelektual Kampus Turun ke Jalan Patut Didukung

0 233

SELURUH elemen mahasiswa di Indonesia bergerak menggelar aksi turun ke jalan dalam beberapa hari belakangan ini. Puncaknya, Selasa (24/9/2019), mahasiswa menggelar aksi demonstrasi memprotes kebijakan Presiden Jokowi dan DPR RI yang dinilai tak berpihak kepada rakyat.

DOSEN FISIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin Dr Muhammad Fahrianoor terpaksa harus turun tangan. Sebelum massa BEM ULM bergabung dengan elemen gerakan mahasiswa Kalimantan Selatan turun ke jalan, diingatkan untuk tetap menggelar aksi secara beradab.

“Aksi mahasiswa turun ke jalan ini membuktikan mereka peka terhadap keadaan yang dialami masyarakat. Seruan moral mereka ini layak untuk didukung,” ucap Fahrianoor kepada jejakrekam.com, Selasa (24/9/2019).

Dia mencontohkan permasalahan bencana kabut asap akibat maraknya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), revisi UU KPK dan RKUHP yang tengah digodok pemerintah pusat dan DPR RI merupakan isu nasional yang harus diperjuangkan intelektual kampus sebagian bagian dari rakyat Indonesia.

BACA : Tak Becus Tangani Karhutla, Ribuan Mahasiswa Kepung Pemprov Kalsel

“Selama ini, banyak kalangan menilai mahasiswa diam. Namun, faktanya, mereka hari ini berakhir dengan aksi massa dan tuntutan yang jelas. Semoga aspirasi mahasiswa ini didengar dan dijalankan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” cetus doktor komunikasi jebolan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung ini.

Mantan aktivis 1998 ini menegaskan sebagai seorang akademisi tentu mendukung gerakan mahasiswa, sehingga aspirasi yang disampaikan para kaum pergerakan kampus ini patut jadi atensi serius para pengambil kebijakan.

“Semoga dengan aksi mahasiswa ini banyak pihak yang terketuk hatinya untuk bergabung dengan aksi yang lebih besar lagi,” ucap Fahrianoor.

Senada itu, dosen Fakultas Hukum ULM Banjarmasin Daddy Fahmanadie menilai lewat gerakan kaum intelektual kampus sudah saatnya pemerintah dan DPR RI membuka mata, telinga dan hati untuk mendengarkan aspirasi rakyat.

BACA JUGA : Tuding Gubernur Lakukan Pencitraan, Paman Birin : Kami Serius Tangani Karhutla

Terutama, kegelisahan mengenai nasib pemberantasan korupsi dengan digodoknya RUU KPK, serta jerat-jeratan hukum dari pasal karet yang tengah dipaksakan dalam RKUHP. Utamanya, lagi masalah kabut asap olah bencana dari karhutla yang kini dirasakan masyarakat khususnya di Kalimantan dan Sumatera.

“Semua itu bermuara pada keadilan, jika keadilan tidak ditegakkan, maka aksi mahasiswa turun ke jalan tak bisa dihindarkan,” tandas Daddy.(jejakrekam)

Penulis Ahmad Husaini
Editor Didi GS

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.