Foto : Istimewa
DALAM Sidang Umum MPR pada 16 Agustus 2019, Presiden Jokowi menyampaikan permohonan izin memindahkan ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Kalimantan. Dan pada 26 Agustus 2019, kembali sebuah sejarah yang tidak pernah terpulakan dan akan dicatat di dalam buku sejarah Indonesia, terkait pengumuman pemindahan ibukota Republik Indonesia ke Kabupaten Penajam Paser utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
“KAMI dari Borneo Muda meyakini bahwa keputusan dari presiden tersebut adalah hal yang paling baik, yang dimana sudah ditinjau dari sisi akademis, sisi sosial, sisi kultural, dan sisi pembangunannya. Serta kami juga akan terus mengawal perkembangan pemindahan ibukota ini,” kata Ketua Steering Committee Konsolidasi Akbar Pemuda Borneo se-Nusantara Ahmad Zaki.
Untuk itu, lanjutnya, sangatlah elok kalau presiden juga melihat potensi-potensi masyarakat yang menjadi team eksekutor untuk menjalankan visi-misi yang diiinginkan oleh presiden, atau yang sering disebut menteri atau pembantu presiden untuk mengeksekusi semua program dari Presiden Jokowi dalam 5 tahun ke depan.
“Dalam hal ini pula, Borneo Muda yang terkumpul dari berbagai elemen pemuda se-Kalimantan yang berada di Jakarta maupun yang berada di Kalimantan, akan melangsungkan kegiatan pada 6-7 September 2019 di Gedung Juang, Jakarta,” bebernya.
BACA : Jakarta Lebih Padat Dibanding New York, Ini Alasan Pemindahan Ibukota
Tujuan kegiatan itu, lanjutnya, untuk menyatukan persepsi mendukung sepenuhnya pemindahan ibukota Negara Republik Indonesia ke Kalimantan, dan untuk memperjuangkan minimal ada satu orang yang akan menjadi menteri di Kabinet Kerja Jilid II, serta menjadi ajang silaturrahmi bagi pemuda dan pemudi Kalimantan dan juga menjadi urun rembuk bagi pemuda Kalimantan.
Rencananya, kegiatan dibuka Menteri Dalam Negeri atau Kepala Staf Kepresidenan, dengan para pembicara yang sudah menyatakan berhadir, yaitu Gubernur Kalimantan Utara, Rektor Universitas Mulawarman Prof Dr H Masjaya, Rektor Universitas Kutai Kartanegara Erwinsyah, Agustin Teras Narang (anggota DPD RI dan mantan Gubernur Kalteng), Cornelis (mantan Gubernur Kalteng), M Fhansurullah Asa (Kepala BPH MIGAS), dan tokoh-tokoh nasional asal Kalimantan lainnya.
“Kami sebagai putra dan putri Borneo ingin memberikan sedikit sumbangsih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memberikan sedikit pemikiran kami dalam bentuk rekomendasi yang nyata kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo,” pungkasnya.(jejakrekam)