Jembatan Bromo-Museum Masuk Usulan, DPRD Ragu RS Sultan Suriansyah Beroperasi

0

TINGGAL hitungan hari, masa jabatan DPRD Kota Banjarmasin periode 2014-2019 akan segera berakhir pada 8 September 2019 mendatang. Saat ini, ada dua agenda yang penting tengah digodok para wakil rakyat edisi Pemilu 2014, yakni menggodok Rancangan APBD Perubahan 2019 dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2020 mendatang.

SEAKAN dikejar waktu, wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banjarmasin tengah menggodok beberapa item anggaran yang masuk skala prioritas usulan Walikota Ibnu Sina.

Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Arufah Arief mengakui sedikitnya ada dua usulan anggaran yang cukup menelan dana besar untuk program pembangunan 2020 dalam KUA-PPAS yakni pembangunan Jembatan Bromo senilai Rp 23 miliar lebih, serta Museum Banjarmasin menyulap rumah tua di Muara Kelayan.

BACA : Belum Terakreditasi, Layanan BPJS Tak Bisa Digunakan di RSUD Sultan Suriansyah

“Dua item anggaran ini menjadi atensi dewan untuk digodok dalam KUA-PPAS sebagai dasar penyusunan APBD tahun anggaran 2020 mendatang. Yang pasti, jika belum selesai, berarti tugas akan dilanjutkan dewan yang baru,” ucap Arufah Arief kepada jejakrekam.com, Jumat (9/8/2019).

Legislator PPP ini mengungkapkan untuk pembangunan Jembatan Bromo memang sangat dibutuhkan warga yang terpisah dari daratan Banjarmasin di Mantuil, sehingga harus segera dianggarkan dalam APBD 2020 mendatang. Sedangkan, Museum Banjarmasin di Muara Kelayan, menjadi satu kesatuan dari rencana penataan siring Muara Kelayan.

“Untuk teknisnya, masalah ini akan dibahas komisi terkait bersama dinas yang membidangi. Jadi, dalam Banggar DPRD Banjarmasin digodok item-item anggaran umumnya saja,” tutur Ketua DPC PPP Banjarmasin.

BACA JUGA : Minta Dukungan Komisi X DPR RI, Walikota Ingin Segera Miliki Museum Kota

Senada Arufah, anggota Komisi IV DPRD Banjarmasin Sri Nurnaningsih justru meragukan target Walikota Ibnu Sina untuk mengoperasionalkan RSUD Sultan Suriansyah pada 24 September 2019 mendatang, seiring dengan peringatan Hari Jadi Kota Banjarmasin ke-493 mendatang.

“Informasi yang kami dapat, justru dari struktur manajemen rumah sakit belum siap. Ini belum lagi, peralatan medis yang dibutuhkan untuk rumah sakit tipe C. Apalagi, rumah sakit ini belum terakreditasi untuk pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin. Ini akan jadi kendala, RSUD Sultan Suriansyah bisa beroperasi sesuai janji,” ucap legislator Partai Demokrat ini.

Jika nantinya terbukti RSUD Sultan Suriansyah tak bisa beroperasi secara resmi, karena belum memenuhi beberapa persyaratan, Sri Nurnaningsih mempertanyakan kinerja Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, khususnya Walikota Ibnu Sina.

“Ini akan menjadi bukti jika proyek RSUD Sultan Suriansyah yang menelan dana ratusan miliar ini, terancam gagal. Apalagi, 24 September 2019 tinggal hitungan hari lagi. Makanya, kami meragukan RSUD Sultan Suriansyah bisa beroperasi sesuai target semula,” tandas Sri.(jejakrekam)

 

Penulis Ahmad Husaini
Editor Didi GS

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.