Foto : Herry
KONI Tabalong menegaskan seluruh kepengurusan cabang olahraga di Tabalong harus memiliki legalitas yang jelas.
DITEGASKAN Ketua KONI Tabalong H Akhmad Helmi, kalau legalitas kepengurusan cabor tidak jelas, maka bisa dipastikan cabor tersebut tidak akan mendapat bantuan dana dari KONI.
“Bila legalitas kepengurusannya belum jelas akan berpengaruh kepada pembinaan atlet, karena KONI Tabalong tidak bisa memberikan bantuan dana kepada cabor bersangkutan,” ujarnya.
Menurut Helmi, kalau dana tetap diberikan kepada Pengcab yang legalitasnya belum jelas, tentu akan melanggar hukum. Legalitas belum jelas, misalnya masa bakti kepengurusan dari cabor itu.
Pihaknya meminta kepada seluruh pengcab cabor yang ada segera melegalitaskan kepengurusannya. “Peraturan ini sudah kami sampaikan pada seluruh pengcab yang hadir dalam rapat konsolidasi Kamis lalu,” ujarnya.
BACA : Sempat Memanas, Musorkab Memilih H Akhmad Helmi Sebagai Ketua KONI Tabalong
Apabila ada kepengurusan cabor yang belum diperbaharui atau masa baktinya sudah berakhir, agar segera menggelar musyawarah untuk memperbaharuinya.
Diungkapkannya, KONI Tabalong sudah menyiapkan dana untuk membantu pelaksanaan musyawarah pengcab cabor. “Silakan pengcab yang mada kepengurusannya berakhir untuk menggelar musyawarah. Kami akan bantu dana untuk kegiatan tersebut, termasuk saat pengukuhan pengurus nanti,” ujar Helmi.
Kepengurusan cabor yang legal, sangat penting, apalagi tahun depan akan digelar Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) Tabalong, serta kejuaraan-kejuaraan yang akan diikuti atlet Tabalong.
Selain itu, lanjutnya, tahun anggaran 2019 sudah memasuki bulan ketujuh. Artinya waktu efektif untuk penggunaan anggaran hanya tersisa lima bulan saja. “Kami meminta paling lambat Agustus semuanya sudah mempunyai surat keputusan pengcab yang baru dari masing-masing pengurus cabor yang ada di atasnya,” pungkasnya.(jejakrekam)