Foto : Ipik Gandamana
DPRD Kalsel akan melakukan evaluasi kinerja BUMD selama enam bulan berjalan di tahun 2019 ini. Hal ini untuk pencapaian target pendapatan dalam APBD Kalsel 2019.
SELAIN menjalankan fungsi pengawasan, juga untuk membantu Pemprov Kalsel agar apa yang direncanakan dalam program dan nota keuangan yang disampaikan dan disetujui DPRD bisa direalisasikan pada akhir tahun anggaran.
“Untuk mendorong itu, nanti akan diserahkan ke komisi terkait untuk evaluasi BUMD ini,” ujar Ketua DPRD Kalsel H Burhanuddin kepada awak media di Banjarmasin, Rabu (10/7/2019).
BACA : BUMD Boleh Ekspansi, Tapi Jangan Lalai Tingkatkan Deviden
DPRD sendiri, menurut Burhanuddin, selain memiliki fungsi legislasi dan anggaran, juga memiliki fungsi pengawasan, sehingga komisi yang membidangi ekonomi dan keuangan harus melakukan langkah pro aktif untuk membantu eksekutif. “Jadi, diperintahkan atau tidak, Komisi II DPRD Kalsel harus melakukannya untuk membantu eksekutif,” kata mantan Ketua DPRD Tanah Bumbu ini.
BACA JUGA : BUMD Diminta Pacu Kinerja Gali Potensi Baru Pendapatan Daerah
Burhanuddin yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel ini mengakui jika awal tahun, Pemprov Kalsel mengajukan RAPBD 2019 sebesar Rp 6.266.672.647.547 dengan nilai belanja Rp 6.331.672.647.547, sehingga terdapat selisih kurang senilai Rp 65 miliar yang akan ditutupi dengan pembiayaan netto.(jejakrekam)