KONSTELASI politik saat dan pasca Pilpres 2019, memanas, berujung gugatan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi (MK), otomatis membelah peta dukungan parpol pengusung baik capres-cawapres nomor urut o1 Joko Widodo-Ma’ruf Amin maupun nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Hal ini diyakini akan berimbas pada formasi kongsi politik jelang pilkada serentak 2020 mendatang.
SAAT ini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sendiri sudah memasang kuda-kuda untuk mendampuk Walikota Ibnu Sina sebagai petahana melenggang mulus dalam Pilwali Banjarmasin 2020 mendatang. Hanya saja, PKS dengan modal lima kursi di DPRD Banjarmasin, butuh kongsi politik untuk memenuhi syarat sebagai parpol pengusung.
Berdasar amanat UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, tentu pasangan calon (paslon) yang diusung parpol harus memenuhi syarat minimal dukungan yakni 20 persen. Jika dikalkulasikan, maka minimal 9 kursi dari 45 kursi yang ada di DPRD Banjarmasin dari hasil Pemilu 2019.
BACA : Muhidin Ingin Duetkan Putrinya Hj Karmila dengan Fajar Desira
Jika mengacu ke koalisi pengusung Prabowo-Sandiaga Uno, maka PKS hanya bisa menjalin kongsi politik dengan Partai Gerindra, dan Partai Demokrat. Sisanya, Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai pemenang Pemilu 2019 di Banjarmasin, sudah berencana sesuai asa Ketua DPW PAN Kalsel H Muhidin untuk membidik putrinya, Hj Karmila, caleg terpilih DPRD Kalsel sebagai pilihan calon walikota ke depan bermodal 9 kursi.
Otomatis, Partai Gerindra dengan 6 kursi dan Partai Demokrat meraih 5 kursi, sebagai solusi yang bisa digaet PKS untuk berkongsi demi memuluskan langkah Ibnu Sina menyabet dua periode pemerintahannya.
Sementara, kongsi politik yang dibangun PKS pada Pilwali 2015 lalu, bersama PDI Perjuangan dan Partai Golkar, justru diprediksi bakal terganjal. PDIP sendiri bakal mengusung kader sendiri, dalam hal ini Wakil Walikota Hermansyah yang dikabarkan telah menemui sang Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri di Jakarta.
BACA : Masukkan Dana Asuransi, Usulan Biaya Pilwali Banjarmasin 2020 Membengkak
Lain lagi dengan Partai Golkar. Dari awal beberapa elemen beringin sudah menawarkan figur Hasnuryadi Sulaiman, anggota DPR RI diduetkan dengan Ketua DPD Partai Golkar Banjarmasin, Hj Ananda lewat jargon HAI (Hasnuryadi Ananda Insya Allah untuk Banjarmasin).
Perbedaan pandangan politik dan kebijakan antara Ibnu Sina dan Hermansyah bukan rahasia umum di Balai Kota Banjarmasin. Apalagi, sinyal pecah kongsi makin menguat jelang Pilwali 2020 nanti. Meski keduanya berkomitmen untuk menuntaskan visi-misi Banjarmasin Baiman (Barasih wan Nyaman) hingga berakhirnya jabatan Ibnu-Herman pada Februari 2020 mendatang.
Apakah PKS bisa membentuk koalisi untuk mengusung Ibnu Sina nantinya di Pilwali Banjarmasin 2020 mendatang? Ketua DPD PKS Banjarmasin Hendra pun hakkul yakin dengan terjalinnya komunikasi politik dengan parpol lain, bisa mengusung kader terbaiknya itu di laga panas pemilihan walikota-wakil walikota pada 2020 mendatang.
“Memang, berdasar hasil Pemilu 2019, PKS hanya mampu meraih lima kursi di DPRD Banjarmasin. Namun, perpolitikan di Banjarmasin masih dinamis, walau bukan rahasia umum perpolitikan di Kalsel masih dikuasai orang ‘gunung’,” tutur Hendra kepada jejakrekam.com, Selasa (25/6/2019).
BACA : Ragukan Netralitas Penyelenggara Pemilu, Politik Uang Makin Brutal
Namun, Hendra hakkul yakin dengan potensi Walikota Ibnu Sina sebagai petahana, masih banyak parpol yang melirik, karena kans untuk memenangkan Pilwali Banjarmasin 2020 masih lebih besar dibanding kandidat lainnya.
“Popularitas Walikota Ibnu Sina masih tinggi dibanding figur yang mulai bermunculan sebagai calon baru atau penantang. Apalagi, jika calon baru itu hanya bermodal politik uang, jelas akan menurunkan grade Kota Banjarmasin sebagai barometer perpolitikan Kalsel,” tutur Hendra.
Menurut dia, publik Banjarmasin tergolong cukup kritis, sehingga butuh figur pemimpin kota yang bisa berbicara di depan publik dan mengatasi keruwetan yang ada. Ini belum lagi, jika Banjarmasin sudah masuk dalam deretan kota berskala internasional. “Jika berbicara ke publik internasional, lantas siapa penantang yang relevan melawan calon petahana?” cetus Hendra.
BACA JUGA : Tunggu Restu Megawati, Wakil Walikota Hermansyah Mantap Maju di Pilwali
Ia menegaskan pernyataannya itu bukan bermaksud sombong, namun faktanya jika Walikota Ibnu Sina terbukti mampu membawa Banjarmasin go internasional. Dengan keunggulan individual itu, Hendra yakin benar PKS bisa menjalin kongsi politik dengan parpol lain, tak terbatas dalam lingkaran koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga saja.
“Yang kita patut waspadai adalah jangan sampai calon baru itu justru hanya dikuatkan politik uang. Tentunya, kita tak ingin ada teroris demokrasi terjadi lagi di pilkada nanti,” tegas Hendra.
Menurutnya, saat ini, PKS juga telah memetakan siapa saja yang akan menjadi lawan Ibnu Sina dalam Pilwali Banjarmasin 2020. Termasuk, isu santer yang menyebutkan ada strategi untuk menghentikan langkah Ibnu Sina menuju dua periode di Balai Kota Banjarmasin.
BACA LAGI : 12 Kepala Daerah di Kalsel Masuk Timses Capres Jokowi, Bawaslu : Boleh-Boleh Saja
Hendra tak memungkiri gesekan politik sangat kentara terjadi di ranah politik Kalsel. Ini karena, Walikota Ibnu Sina termasuk kepala daerah yang absen saat pendeklarasian dukungan untuk pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin yang dimotori Gubernur Kalsel Sahbirin Noor bersama 12 kepala daerah lainnya, beberapa waktu lalu.
Ya, selain Pak Walikota Ibnu Sina, ada Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) HA Chairansyah, termasuk Bupati-Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) Achmad Fikri dan Syamsuri Arsyad yang tak ikut deklarasi dukungan bagi paslon 01.. “Ini kan berseberangan. Jadi, diibaratkan dalam pepatah Banjar, iwak haruan (ikan gabus), jangan sampai mencungul (muncul) ke permukaan,” kata Hendra.
Hendra menyebut sosok seperti Ibnu Sina, jelas banyak dipikirkan sebagian orang agar tidak kembali memimpin Banjarmasin, meskipun popularitas dan elektabilitasnya cukup bagus. “Untuk itu, kami ingin kembali agar Ibnu Sina bertarung lagi, demi mengantisipasi Banjarmasin terbebas dari calon yang berpolitik uang. Jika bermain, rusaklah demokrasi Banjarmasin,” pungkasnya.(jejakrekam)