Foto : Istimewa
PENYAMPAIAN Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2018 digelar dan disiarkan secara langsung dari gedung Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta ke kantor wilayah seluruh Indonesia.
KEGIATAN ini juga disaksikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan melalui kegiatan video conference yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah. Video conference ini dihadiri oleh para pejabat tinggi pratama, pejabat administrator dan pegawas, JFT dan JFU kantor wilayah serta perwakilan UPT di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan.
Kegiatan diawali dengan menayangkan proses BPK dalam memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LHP Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2018 yang ditampilkan dalam media video, dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly.
Dalam kesempatan ini, melalui kerja keras dan kerja cerdas segenap Tim Penyusun Laporan Keuangan Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan terpilih sebagai terbaik pertama dalam Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 Audited untuk Kategori Kantor Wilayah dengan satuan kerja sedang (jumlah satuan kerja 28 sampai dengan 36 Satker).
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dalam sambutannya menyampaikan, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban kementerian/lembaga dalam pengelolaan APBN, dan proses pemeriksaan atas laporan keuangan merupakan bagian dari upaya lemerintah untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan bertujuan untuk memberikan keyakinan atas kewajaran informasi yang disajikan.
Kementerian Hukum dan HAM telah berupaya agar pengelolaan keuangan maupun Barang Milik Negara dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien guna memastikan bahwa setiap rupiah anggaran Kementerian Hukum dan HAM benar-benar digunakan dan dipertanggungjawabkan guna menunjang tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM. “Dimana Kementerian Hukum dan HAM senantiasa melakukan perbaikan di bidang SDM baik dari sisi kompetensi dan jumlah” ucapnya.(jejakrekam)