Foto : Arpawi
BELAJAR dari pengalaman Pemilu 2019, KPU Kota Banjarmasin mengusulkan anggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 mendatang segede Rp 32 miliar. Angka ini lebih besar dibandingkan dana pemilihan Walikota-Wakil Walikota Banjarmasin tahun 2015 yang hanya dibiayai Rp 25 miliar.
BESARNYA anggaran Pilwali 2020 ini diakui Ketua KPU Kota Banjarmasin Gusti Makmur karena ada beberapa komponen biaya yang dimasukkan, tak hanya untuk pengadaan logistik, honor para petugas dan lainnya, termasuk biaya asuransi bagi petugas tempat pemungutan suara (TPS) belajar dari pengalaman Pemilu 2019.
“Yang pasti, usulan Rp 32 miliar untuk anggaran Pilwali Banjarmasin 2020 ini harus dibahas bersama Pemkot dan DPRD Banjarmasin, karena bersumber dari APBD,” kata Gusti Makmur kepada jejakrekam.com di Banjarmasin, Senin (17/6/2019).
BACA : Kalau Satu Putaran, Dana Pilwali Banjarmasin 2020 Cukup Rp 30 Miliar
Ia mengakui masalah pengajuan anggaran pilkada serentak 2020 mendatang, belum dibahas serius, karena saat ini seluruh jaringan KPU sebagai pihak termohon atau tergugat dalam sengketa Pilpres 2019.
“Saat ini, kami masih konsentrasi menghadapi gugatan Pilpres 2019 dari pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Mahkamah Konstitusi. Jadi, belum dirapatkan membahas usulan anggaran pilkada,” ucap Gusti Makmur.
Namun, diakui Gusti Makmur, angka Rp 32 miliar itu merupakan sebuah usulan, sehingga bisa saja terjadi perubahan atau pemangkasan, jika nantinya dianggap terlalu besar dan membebani APBD Banjarmasin. “Bisa jadi, angka itu malah dipertahankan atau ditambah. Memang, dibanding dana Pilwali Banjarmasin 2015 lalu, hanya Rp 25 miliar, terjadi penambahan sekitar Rp 7 miliar,” tutur Gusti Makmur.
BACA JUGA : Dana Suksesi Pilwali Banjarmasin 2020 Dianggarkan di APBD-P 2018 dan 2019
Ia menyebut besaran anggaran yang diajukan karena belajar dari kasus meninggalnya petugas penyelenggara pemilu, sehingga perlu diasuransikan dalam menjamin kesehatan mereka. “Dengan adanya asuransi bagi petugas penyelenggara, tentu teman-teman di kecamatan akan merasa terlindungi,” katanya.
Hanya saja, diakui Gusti Makmur, saat ini belum ada arahan dari KPU RI soal pengajuan anggaran pilkada, karena masih fokus dalam penanganan sengketa Pilpres 2019 di MK, sehingga usulan itu akan segera didiskusikan dengan pemerintah kota.
BACA LAGI : PKS Tetap Usung Ibnu Sina, Bursa Calon Walikota Mulai Mengemuka
“Angka yang kami usulkan itu sebenarnya untuk berjaga-jaga. Kasihan, kalau nantinya penyelenggara pemilu yang ada di lapangan bekerja penuh, tanpa ada jaminan asuransi,” pungkasnya.(jejakrekam)