Foto : Ahmad Husaini
KETUA DPP SIRRKAL Syamsul Daulah menyatakan perjuangan otonomi khusus Kalimantan bertepuk sebelah tangan. “DPRD, DPR, dan DPD RI serta gubernur se-Kalimantan, setengah hati memperjuangkan otonomi khusus,” katanya saat buka puasa bersama, Minggu (26/5/2019).
SYAMSUL mengatakan, andai otonomi khusus diberikan pemerintah pusat, maka kekayaan alam di Kalimantan dimanfaatkan sepenuhnya untuk membangun daerah. Ia mengklaim andai otonomi khusus Kalimantan diberikan, setidaknya ada Rp 20 triliun tambahan anggaran APBD, dari selama ini hanya Rp 5 triliun dana perimbangan.
Menurutnya, apabila Kalimantan menjadi otonomi khusus maka pembangunan infrastruktur dan SDM bisa berjalan optimal, sebab pemerintah daerah bisa memberikan layanan pendidikan dan kesehatan secara grastis .
BACA : Ditanya Rel Kereta Api Kalimantan, Menhub : Cari Investor Dulu Baru Terealisasi
“Sumber daya alam Kalimantan dikuras dan diperas konglomerat dengan legitimasi sentral kekuasaan. SDA dinikmati pejabat pusat. Rakyat Kalimantan hanya jadi penonton. Hutan gundul, tambang jadi gubangan danau, lingkungan hancur, dan minyak ludes,” kata dia.
Ia mencontohkan Nanggroe Aceh Darussalam, Papua, dan Papua barat, kecipratan anggaran dana pengimbangan daerah anggaran sebesar Rp 20 triliun per tahun, sementara kkayaan alam Kalimantan dengan daerah-daerah tersebut tidak kalah banyak. “Agenda kami cukup berat, karena kami hanya bisa melakukan gerakan damai serta musyawarah, tidak punya kekuatan legislasi,” ucapnya.
BACA JUGA : Sandi Usul Pemindahan Ibukota Negara Harus Melalui Referendum
Aktivis LSM senior ini menyebut pemerintah pusat jangan sampai menunggu kesabaran rakyat Kalimantan habis baru menyetujui otonomi khusus. “Apa perlu kita harus berdarah-darah seperti Aceh dan Papua, baru diberikan otonomi khusus, padahal itu hak kita sebagai rakyat Kalimantan,” pungkasnya.(jejakrekam)