Emosional Lebih Berpengaruh Dibanding Fakta Sebenarnya

KEHIDUPAN sosial dan politik tanah air saat ini berada di era post-truth, yakni era yang menggambarkan daya tarik emosional lebih berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan fakta yang sebenarnya.

FENOMENA ini diungkapkan akademisi Fisip Uniska MAAB DR Muhammad Uhaib As’ad dalam diskusi yang dihelat Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan ULM di sekretariat BPI, Jumat (3/5/2019).

Uhaib menjelaskan, post truth berkaitan erat dengan nihilisme, narsisme, skeptisime, dan post modernisme, yang pada prinsipnya menolak kebenaran universal. “Realitas dan kebenaran hanyalah persepsi atau terikat pada perspektif dan interpretasi individu, tidak peduli benar atau salah,” ungkap doktor jebolan UGM ini.

Ia menyebut, di pesta demokrasi Pemilu 2019, post truth semakin kentara terlebih liberalisasi demokrasi yang diterapkan di Indonesia. “Ketika kebenaran terikat pada perspektif individu atau kelompok tertentu dielaborasikan ke publik, maka dianggap sebagai kebenaran mutlak,” ucap editor Asian Institute of Research and Journal of Social and Political Sciences.

Ia mengatakan, dampaknya nyata dari bahaya post thruth Indonesia digempur dengan informasi hoaks bertaburan di media sosial sehingga menjadikan rakyat terpecah menjadi kubu-kubu yang saling serang hanya berdasarkan informasi bohong.

Uhaib mencontohkan gempuran opini sesat yang menjatuhkan dua kandidat yang bertarung di Pilpres tahun ini, baik isu PKI, ditunggangi kelompok pro khilafah, asing, hingga opini kurang islami. “Post thruth ini semakin dimanfaatkan demi kepentingan politik dan ekonomi individu dan kelompok tertentu,” terang Uhaib.

Mantan Ketua KPU Kalsel DR Samahuddin Muharram berpendapat pesta demokrasi tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Padahal demorkasi memilih pemimpin untuk mewakili masyarakat di parlemen dalam rangka menyejahterakan rakyat,” kata  dosen ilmu politik ULM ini.

Baginya, kandidat yang berpartisipasi dalam demokrasi hanya mementingkan kekuasaan dengan segala cara tanpa berfikir bahwa demokrasi itu melahirkan kebijakan publik yang pro terhadap rakyat.

“Pemilu kali ini harus dievaluasi untuk dijadikan pembelajaran bagi kita semua, termasuk tetap menerapkan sistem proporsional terbuka atau kembali ke sistem proporsional tertutup untuk mencegah kecurangan terjadi,” pungkas Samahuddin.(jejakrekam)