Foto : Istimewa
KEPALA Dinas Peternakan dan Perkebunan (Disnakbun) Kabupaten Banjar Dondit Bekti mengaku belum tahu pasti alasan mengapa para petani sawit di daerahnya tak menerima bantuan dana dalam program peremajaan perkebunan sawit.
SAAT ini, hanya ada tiga kabupaten yang mendapat program dana bantuan peremajaan sawit melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kepala Sawit (BPDP-KS) di bawah Kementerian Pertanian RI. Yakni, Kabupaten Tanah Bumbu, Tanah Laut dan Kotabaru.
“Petani kebun sawit Kabupaten Banjar tidak termasuk penerima bantuan untuk peremajaan kebun sawit. Hanya petani kebun sawit di tiga Kabupaten yang akan menerima, yakni Kotabaru, Tanah Laut, dan Kabupaten Tanah Bumbu,” ucap Dondit Bekti kepada jejakrekam.com di Martapura, Selasa (2/4/2019).
BACA : Dari 14,03 juta Hektare, Baru 27,4 Persen Lahan Sawit Bersertifikat ISPO
Menurut dia, padahal bantuan yang akan dikucurkan pemerintah pusat ternyata jumlahnya cukup besar, yaitu setiap lahan sawit yang akan diremajakan Rp 25 juta per hektare. Untuk tiga kabupaten tersebut luasnya 4.516 hektare atau nilai bantuan yang dikucurkan mencapai Rp 113 miliar.
“Kami ingin cari tahu apa alasan pemerintah pusat melalui Pemprov Kalsel mengapa Kabupaten Banjar tidak termasuk di dalam daerah yang mendapat bantuan dana peremajaan pohon sawit,” ucap Dondit.
Ia menegaskan akan mengupayakan agar para petani pekebun sawit yang ada di Kabupaten Banjar bisa mendapat bantuan seperti yang diterima tiga kabupaten itu di Kalsel.
BACA JUGA : Moratorium Sawit Masih Berlaku, Tiga Daerah Dapat Jatah Peremajaan
“Sekarang, di Kabupaten Banjar ada sekitar 2.000 ribu hektare lahan kebun sawit milik masyarakat yang perlu peremajaan. Perkebunan kelapa sawit masyarakat ini tersebar di Kecamatan Cintapuri Darussalam, Karang Intan, dan Kecamatan Simpang Empat,” paparnya.
Menurut Dondit, dari 2.000 ribu hektare lahan sawit yang dikelola masyarakat petani perlu diremajakan sebanyak 600 hektare, karena telah memiliki persyaratan yang cukup untuk menerima bantuan.
“Kabupaten Banjar tetap optimistis akan mendapatkan bantuan peremajaan kebun sawit (PSR) dari pemerintah pusat. Nah, walaupun nantinya untuk biaya operasionalnya berasal dari APBD Banjar,” pungkasnya.(jejakrekam)