KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah menangkap Ketua Umum PPP Romahurmuziy dalam operasi tangkap tangan di Kantor Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur di Surabaya, Jumat (15/3/2019).
DIKUTIP dari suara.com dan detik.com, Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan adanya penangkapan seorang ketua umum partai. Pemeriksaan intensif hasil operasi tangkap tangan KPK berlangsung di Mapolda Jawa Timur, Surabaya.
Dalam menentukan status Romahurmuziy, Agus Rahardjo mengatakan akan ditentukan dalam waktu 1 x 24 jam sesuai ketentuan dalam KUHAP. Begitupula, Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Barung Mangera seperti dikutip dari detik.com, membenarkan adanya penangkapan petinggi partai itu sekitar pukul 09.00 WIB.
BACA : Pemilu 2019, PPP Fokus Raih Suara Konstituen Kejar Ambang Batas Parlemen
Sementara itu, saat dikonfirmasi jejakrekam.com, Jumat (15/3/2019) Sekretaris Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama RI, HM Thambrin mengaku belum mendapat konfirmasi soal penangkapan dalam operasi tangkap tangan KPK di wilayah Kanwil Kemenag Jawa Timur.
“Saya belum konfirmasi soal itu. Kami juga menunggu pengumuman resmi dari KPK mala mini,” ucap mantan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Kalsel ini.
Terpisah, Ketua Dewan Pakar PPP Kalsel Dr Masdari Tasmin mengaku miris jika benar Romahurmuziy ditangkap KPK. Posisi Romi, begitu Ketua Umum PPP ini sangat vital dalam parpol berasaskan Islam ini.
“Tentu, jika benar Romi ditangkap KPK jelas sangat berpengaruh terhadap PPP dalam Pemilu 2019 ini. Sebab, posisinya paling puncak selaku ketua umum, tak ada lagi yang tertinggi setelah itu,” ucap dosen senior STIH Sultan Adam ini.
Menurut dia, jika nantinya KPK menetapkan Romi sebagai tersangka, tentu akan berdampak negatif bagi PPP sendiri dalam menjaga marwah partai. “Ya, jelas akan menjatuhkan nama baik dan citra baik yang selama ingin dibangun PPP. Aduh, kita sangat miris atas kejadian ini,” kata Masdari.
BACA JUGA : Urusan Pilpres 2019, PPP Muktamar Jakarta Melabuhkan Hati Untuk Prabowo-Sandi
Meski begitu, Masdari mengatakan dalam penegakan hukum tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, sehingga ketika nanti DPP PPP meminta semua advokat atau pengacara di bawah parpol untuk melakukan pembelaan hukum, LBH PPP Kalsel siap turun tangan.
“Kalau nanti dibutuhkan DPP PPP, tentu kami siap bergabung. Setidaknya, bisa memberi sumbangan pemikiran,” tegas Masdari Tasmin.
Pengamat politik FISIP Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Banjarmasin, M Uhaib As’ad pun mengatakan kasus yang menimpa Romahurmuziy selaku Ketua Umum PPP ini jelas akan memicu ketidakpercayaan publik terhadap parpol, khususnya partai berlambang Ka’bah ini.
“Sejak zaman Soeharto hingga reformasi, argumen yang terbangun di publik bahwa parpol-parpol di negeri ini sekadar tunggangan bagi para pemilik partai untuk mencari duit, akan menjadi benar adanya,” ucap Uhaib.
BACA LAGI : Teken Komitmen, Caleg PPP Wajib Kampanyekan Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019
Peneliti politik internasional ini mengatakan parpol menjadi instrument untuk membangun jaringan politik dan ekonomi yang dikendalikan para mafia, sehingga saling menyandera dan berebut sumber-sumber ekonomi.
“Parahnya lagi, parpol menjadi arena legal untuk membangun kebohongan publik, tak ubahnya menjadi perusahaan yang dikendalikan para pemilik. Ya, istilahnya kartel dalam sistem demokrasi,” kata Uhaib.
Dia menyesalkan hipotesis yang terbangun benar-benar terjadi di Indonesia, karena parpol atau demokrasi di Indonesia sudah menjadi industri. “Siapa pun yang keluar sebagai pemenang pilkada dan pemilu pada hakikatnya adalah para pemilik modal,” pungkasnya.(jejakrekam)