Sosialisasi Pengelolaan BOS, Disdik Barito Utara Ingin Sekolah Lebih Transparan

0

DINAS Pendidikan Kabupaten Barito Utara terus menyosialisasikan program bantuan operasional sekolah (BOS) dan program Indonesia Pintar ke 13 sekolah dasar yang ada di Kecamatan Teweh Timur. Tak hanya di kecamatan itu, delapan SD di Kecamatan Gunung Purei juga disambangi Disdik Barito Utara.

BERTEMPAT di SDN 1 Benangin V, Kecamatan Gunung Purie, Sabtu (2/3/2019), Kepala Disik Barito Utara, Masdulhaq kembali mengumpulkan koordinator wilayah, pengawas, kepala SD dan bendahara BOS untuk mengetahui seluk beluk pengelolaan BOS dan program Indonesia Pintar.

“Kami menyosialisasikan adanya Permendikbud Nomor 9 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar, Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 dan Surat Edaran Mendagri Nomor 971-7791 tahun 2018 tentang Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban dana BOS. Sebab, semua dana itu telah masuk dalam DPA Dinas Pendidikan Barito Utara tahun 2019,” ucap Kepala Disdik Barito Utara, Masdulhaq kepada awak media di Muara Teweh, Minggu (3/3/2019).

BACA :  Naik Rp 6 Miliar, PAD Barito Utara Tahun 2019 Ditarget Rp 85 Miliar

Dalam kesempatan itu, Masdulhaq menekankan pentingnya bagi pengelola dana BOS untuk mengikuti aturan yang ada, sehingga potensi untuk penyalahgunaan wewenang dari kepala sekolah atau pihak terkait bisa ditekan.

“Transparansi dalam pengelolaan dana sekolah perlu melibatkan dewan guru, komite sekolah dan masyarakat. Jangan sampai, justru ada komite sekolah yang tak tahu penggunaan dana BOS atau BOSDA. Mereka juga turut mengawasi jalannya pengelolaan sekolah yang berasal dari dana pemerintah, jadi jangan hanya menerima surat keputusan (SK) dari kepala sekolah,” cetus Masdulhaq.

BACA JUGA : Sambangi Lahei Barat, Disdik Barito Utara Catat Usulan Perbaikan SD

Belajar dari pengalaman yang ada, Masdulhaq berharap nantinya tidak ada lagi ada pihak sekolah yang berurusan dengan hukum. “Sebab, pada 2018 lalu, sudah ada oknum PNS yang diberhentikan tidak hormat akibat salah menggunakan uang atau anggaran dari pemerintah,” imbuhnya.(jejakrekam)

 

 

Penulis Syarbani
Editor Didi GS

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.