Foto : Arpawi
POTENSI permainan curang dalam Pemilu 2019 sangat terbuka. Apalagi, berdasar hasil riset yang dilakukan Pusat Kajian Politik dan Kebijakan Publik mencatat justru 65-75 persen, warga Banjarmasin sebagai barometer masih tergiur politik uang (money politics) untuk syarat memilih sang kandidat.
FORMULA untuk mengatasi perbuatan curang di Pemilu 2019, dua akademisi diundang Bawaslu Kota Banjarmasin guna berbagi pengalaman dan kajian.
Ketua Pusat Kajian Politik dan Kebijakan Publik Banjarmasin Dr M Uhaib As’ad dan aktivis Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kalsel Dr Mahyuni, mengurai fakta begitu massifnya politik di Pemilu 2014 lalu, diyakini akan berulang di Pemilu 2019 nanti.
Menurut Uhaib, ketika demokrasi telah tersandera modal, maka tak ada pilihan dari para caleg atau kandidat untuk menggelontorkan dana membeli suara pemilih.
BACA : Itjima Ulama ke-6 Hasilkan 25 Fatwa, Politik Uang Haram dan Definisi Perzinahan Diperluas
“Muara dari semua itu adalah parpol sebagai instrumen demokrasi yang harusnya lebih selektif terhadap proses rekrumen kader atau caleg. Bayangkan saja, sekarang caleg berkantong tebal justru lebih mendominasi dibandingkan yang pas-pasan,” kata Uhaib As’ad dalam diskusi di kantor Bawaslu Banjarmasin, Rabu (20/2/2019).
Dosen FISIP Universitas Islam Kalimantan (Uniska) MAB ini berharap pengawasan ketat harus dilakukan jajaran Bawaslu, terutama saat menjelang hari H pemungutan suara.
Ia juga mengungkap beberapa hasil risetnya bersama peneliti internasional seperti yang terjadi di Thailand, Filipina dan lainnya, termasuk dalam tingkat lokal di Kalteng dan Kalsel.
“Kesadaran berpolitik memang harus terus dibangun di tengah pragmatisme pemilih yang ada di Kalsel, khususnya Banjarmasin,” ucap Uhaib.
BACA JUGA : Toleransi Pemilih Kalsel Masih Tinggi dengan Politik Uang
Sementara itu, Ketua Bawaslu Banjarmasin Muhammad Yasar mengaku apa yang dikemukan kedua narasumber itu bisa jadi dasar untuk memetakan dan menyusun formulasi dalam menekan politik uang.
“Memang, masyarakat menengah ke bawah yang sangat rentan terpapar politik uang. Langkah sosialisasi dan edukasi sangat penting agar tumbuh kesadaran dalam memilih itu berdasar nurani, bukan tergoda iming-iming,” kata Yasar.
Ia mengatakan ada beberapa daerah di Banjarmasin yang telah dipetakan sangat rawan politik uang. Terutama, wilayah pinggiran kota dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang relatif lebih rendah.
“Sebenarnya, kami juga terus berupaya melawan politik uang. Dengan menyebar imbauan berupa spanduk, baliho dan lainnya, termasuk terjun langsung ke tengah masyarakat,” ucap Yasar.
BACA LAGI : Lawan Politik Uang, Edy Ariansyah : Pemilih Harus Merdeka dari Iming-Iming
Saat hari pemungutan suara, Rabu (17/4/2019) mendatang, Yasar memastikan segenap perangkat pengawasan akan diterjunkan ke tempat pemungutan suara (TPS). Terutama, yang rawan jadi arena politik uang.
“Pengawasan ekstra ketat harus dilakukan semua jajaran Bawaslu. Tujuan kita tentu ingin menciptakan pemilu yang bersih, jujur dan adil. Insya Allah, kami optimisme untuk menekan aksi politik uang ini semakin kecil peluangnya,” imbuhnya.(jejakrekam)
Pencarian populer:https://jejakrekam com/2019/02/20/daerah-pinggiran-kota-banjarmasin-paling-rawan-politik-uang/