Foto : Dokumentasi
TAK ada yang langgeng. Begitulah realita pemilu yang dilaksanakan di Banjarmasin dalam memperebutkan kursi wakil rakyat dari partai peserta pemilu yang ada. Dari empat kali pemilu di era reformasi (1999, 2004, 2009, dan 2014), tak ada satu pun partai yang mampu bertahan sebagai pemuncak pengumpul kursi di lembaga perwakilan rakyatnya.
SEBAGAI ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, kota ini memang layak menjadi barometernya perpolitikan di Bumi Lambung Mangkurat ini.
Pemilu 1999 yang keluar sebagai pemenangnya adalah PDI Perjuangan, Pemilu 2004 keluar sebagai pemenang PPP dengan mengoleksi 7 kursi, Pemilu 2009 Demokrat berjaya dengan menggondol 11 kursi, dan Pemilu 2014 Golkar memuncaki dengan 8 kursi.
Di Pemilu 2004, PPP yang meraih 7 kursi diikuti Golkar (6 kursi) dan PKS (5 kursi). Pemilu 2009, Demokrat dengan 11 kursi dibuntuti Partai Bintang Reformasi (PBR) yang di posisi kedua (6 kursi), mengalahkan raihan kursi Golkar, PAN dan PKS yang masing-masing dengan 5 kursi. Sedangkan PPP dan PDIP masing-masing kebagian 4 kursi.
BACA : DPRD Banjarmasin Tak Mampu Selesaikan 20 Raperda
Cukup tingginya perolehan kursi dari PBR di wilayah Banjarmasin dan wilayah Kalsel lainnya, ternyata tidak berbanding lurus dengan perolehan kursi (suara) secara nasional, dan partai besutan KH Zainuddin MZ inipun tidak lulus ambang batas parlemen sebesar 2,5 persen (tidak diikutkan perolehan kursi di DPR RI). PBR hanya mencapai 1,21 persen perolehan suara nasionalnya.
Dominannya perolehan kursi Demokrat pada Pemilu 2009 di kota seribu sungai ini, seperti dikatakan banyak pengamat seperti di wilayah lainnya, karena faktor Presiden SBY (pendiri dan Ketum Demokrat) yang mencalonkan diri sebagai presiden untuk kedua kalinya saat itu.
Sejak Pemilu 1992, jumlah kursi yang ada di lembaga perwakilan Kota Banjarmasin masih tetap sebanyak 45 kursi. Jumlah penduduk di kota seribu sungai ini belum sampai atau melebihi 1.000.000 jiwa.
BACA JUGA : Dianggap Sering Bolos Persidangan, Citra Legislator DPRD Banjarmasin Makin Terkikis
Dengan luas wilayah saat ini hanya mencapai 98,46 km2 (data BPS, 2001), atau kurang lebih 0,19 persen dari wilayah Kalsel, dan dilihat dari perkembangan pembangunan gedung-gedung dan pertokoan, maka lahan untuk pembangunan hunian/perumahan pun berkurang.
Artinya, sepanjang lahan untuk perumahan sudah habis, maka pertumbuhan penduduk di kota ini juga akan stagnan. Sudah banyak penduduk Banjarmasin yang pindah ke tempat-tempat kawasan penyangga lainnya, seperti kawasan Handil Bakti (Alalak, Batola), Sungai Tabuk dan Kertak Hanyar (Banjar).
Jika melihat peta persaingan di Pemilu 2014 lalu, yang relatif sangat merata kekuatan masing-masing partai, maka Pemilu 2019 dengan menghadirkan 16 partai politik jelas juga akan sangat terasa dinamikanya.
BACA LAGI : PKS Ingin Putihkan Banjarmasin, PDIP Tengok Hasil Pemilu 2014
Dengan aspek geografis yang kecil dan ruang lingkup wilayah yang ada di kota ini, memang jauh berbeda dengan wilayah kabupaten/kota lainnya di Kalsel. Ini lebih memudahkan para caleg untuk melakukan konsolidasi dan sosialisasi kepada calon pemilih yang disasar.
Namun, di sisi lain, menjadi tantangan terberat para caleg adalah heterogennya masyarakat di kota ini, baik dari aspek sosial, ekonomi maupun pendidikan warga kotanya. Apapun tantangannya, partai dan para caleg yang bertarung di pemilu kali ini, sudah pasti memiliki strateginya masing-masing. Apalagi menghadapi masyarakat yang dinamis tak bisa hanya berdiam diri.(jejakrekam)
Penulis adalah Aktivis Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kalsel
Mantan Komisioner KPU Kabupaten Barito Kuala