Foto : Akhmad Faisal
KEPALA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional IX Kalimantan Harianto menyatakan, selama Tahun 2018 lalu kinerja industri keuangan di wilayah Kalimantan sudah menggembirakan.
HAL tersebut, diungkapkan Harianto saat kegiatan Pertemuan Tahunan Industri Keuangan Provinsi Kalsel Tahun 2019 di Hotel Golden Tulip Banjarmasin, Selasa (29/1/2019).
“Menurut data yang tertera, performa industri keuangan di Kalimantan sudah sangat baik pada tahun lalu. Padahal ada berbagai macam kendala dan tantangan yang dihadapi, terutama dari sisi global,” tegas Harianto.
BACA : Tingkatkan Kapasitas Wartawan di Kalimantan, OJK Regional 9 Gelar Pelatihan di Jakarta
Dia memaparkan, kinerja perbankan se-Kalimantan untuk bank umum dan bank umum syariah rata-rata mengalami pertumbuhan bagus. Peningkatan itu terlihat pada beberapa aset sebesar 8,45 persen, dana pihak ketiga (DPK) sebesar 11,58 persen dan pembiayaan sebesar 4,49 persen dengan rasio non performing loan (NPL) sebesar 0,28 persen dan likuiditas masih aman pada kisaran 86,85 persen.
Adapun pertumbuhan kredit baik pembiayaan Bank Umum dan Bank Umum Syariah dilihat secara year on year (yoy), tertinggi berada di Provinsi Kalsel, yakni 4,37 persen dengan rasio NPL masih terjaga yakni 0,25 persen.
Sementara, kata Harianto, untuk market share perbankan syariah di Kalimantan mengalami peningkatan dari 7,43 persen di Desember 2017, menjadi 8,76 persen di Desember 2018. Khusus untuk Kalsel sendiri sebesar 30 persen atau terbesar kedua setelah provinsi Kaltim dan Kaltara.
BACA JUGA : Generasi Milenial Didorong Mampu Mengembangkan Koperasi
“Sedangkan untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) umum dan Syariah juga ikut mengalami pertumbuhan. Baik itu nilai aset sebesar 4,8 persen, DPK sebesar 8,17 persen dan Kredit sebesar 9,90 persen dengan rasio likuiditas cukup baik yaitu pada kisaran 69,80 persen,” ungkapnya.
Adapun untuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) se-Kalimantan sebesar Rp 6,96 triliun atau meningkat 15.1 persen dengan porsi penyaluran tertinggi berada di Provinsi Kalsel sebesar Rp 2,28 triliun.
“Sedangkan untuk proporsi penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap keseluruhan kredit se-Kalimantan telah memenuhi ketentuan regulator yakni 31,9 persen atau Rp 64,1 triliun. Terkhusus untuk Kalsel sebesar 32 persen atau Rp 16,58 triliun,” katan Harianto.
Menurutnya, di tahun 2019, kinerja industri keuangan masih memiliki peluang pertumbuhan yang baik dengan adanya program pembangunan infrastruktur. Dengan begitu, beber dia, bisa dengan cepat menghubungkan konektivitas antar daerah dan hilirisasi industri yang tentunya bisa menumbuhkan UMKM guna mendukung pembangunan tersebut.
OJK berharap bisa memanfaatkan peluang pemerintah daerah di Kalimantan bersama steakholders terkait dapat saling bekerjasama menumbuhkan portofolio sektor ekonomi selain tambang dan perkebunan yang potensial di Kalimantan.
“Kami mencoba mendorong dengan hadirnya berbagai macam industri pengolahan serta meningkatkan pertumbuhan industri pariwisata maupun industri kreatif nantinya,” imbuh Harianto.(jejakrekam)