Husairi Abdi

Pakta Integritas Kemenkumham Kalsel Wujudkan WBK dan WBBM

0

KAJATI Kalsel Ade Adyaksa dan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalsel Noorhalis Majid menyaksikan penandatanganan komitmen bersama zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) antara Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalsel Ferdinand Siagian beserta 19 Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyakatan dan imigrasi se-Kalsel.

PAKTA integritas yang berisi pernyataan berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela; tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas; menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas; memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan dan sesama pegawai di lingkungan kerja secara konsisten; akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Hukum dan HAM serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan bila melangggar hal-hal tersebut di atas, siap menghadapi konsekuensinya.

BACA : Ombudsman Sambut Baik Zona Integritas Kemenkumham Kalsel

Membacakan sambutan Menkumham, Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel Ferdinand Siagian menyatakan, seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk tetap fokus melaksanakan prioritas nasional, prioritas bidang, dan prioritas kementerian yang telah disepakati dan disetujui, yang menjadi tanggungjawab masing-masing program pada unit eselon I masing- masing.

“Saya harap acara ini bukan hanya bersifat seremonial saja, tetapi benar-benar dimaknai sebagai persiapan kita bekerja di tahun 2019. Jadikan momentum ini sebagai pondasi dasar bagi keberhasilan kita di tahun 2019. Target kinerja yang telah disusun dan disepakati sebagai salah satu instrumen kerja kita untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” tuturnya.

Menurutnya, deklarasi janji kinerja yang sudah diucapkan adalah bentuk komitmen dalam melaksanakan target-target yang telah disepakati. Demikian juga dengan pencanangan zona integritas dan penandatanganan pakta integritas adalah bagian dari usaha mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM terus berintegritas dan bersih dari korupsi.

“Buatlah sesuatu yang membanggakan di tahun 2019, tinggalkan “legacy” yang baik dan mempunyai manfaat bagi Kementerian Hukum dan HAM,” pungkasnya.(jejakrekam)

Penulis Asyikin
Editor Andi Oktaviani

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.