Foto: Ahmad Husaini
MENJELANG penghujung tahun 2018, tiga akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) ULM memberikan catatan terhadap pelaksanaan demokrasi yang terjadi belakangan waktu terakhir serta tahun depan. Konsepnya dikemas dengan diskusi santai bertajuk ‘demokrasi dan masyarakat sipil, prospek dan tantangan pemilu serentak 2019’ di Warunk Upnormal, Sabtu (29/12/2018).
ADA tiga pemantik yang berhadir dalam agenda diskusi akhir tahun. Yakni, Ketua Program Studi (prodi) Sosiologi FISIP ULM, Setia Budhi, serta tiga dosen lainnya seperti Siti Mauliana Hairiani, Muhammad Erfa Redhani dan Pathurrahman Kurnain.
Dalam paparan Setia Budhi, kondisi demokrasi sendiri semakin memperlihatkan arus pragmatisme. Bukan tanpa alasan, pelaksanaannya masih terbelit problem ideologis juga ditambah masuknya elit korporasi dan orang-orang yang inkompeten masuk dalam pusaran pemilu.
BACA: Budaya Diskusi Demi Junjung Tinggi Transparansi
“Maka saya khawatir bahwa demokrasi telah dibajak untuk kepentingan ekonomi dan menjauh dari kepentingan kesejahteran rakyat,” kata Alumnus Doktor Universiti Kebangsaan Malaysia ini.
Sebagai upaya keluar dari persoalan, Budhi menyebut perlu adanya penguatan gerakan masyarakat sipil ikut terlibat menyoroti pelaksanaan demokrasi. Gerakan dari masyarakat harus menampilkan kenyataan yang berbeda dari penguasa.
“Jangan sampai tahun politik 2019 diwarnai masyarakat sipil dengan persoalan elit yang remeh-temeh. Perdebatan mestinya diisi dengan bagaimana membangun Indonesia dan dengan cara apa. Negeri ini harus keluar dari keterpurukan dan tertinggal pembangunnya dengan negara lain,” bebernya.
Ia juga mengajak publik agar tak cuma terlena menyoroti pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) belaka. Lebih dari itu, Budhi mengingatkan pesta demokrasi lima tahunan juga memilih para legislator atau wakil rakyat.
BACA: Kurang Pendidikan Politik Picu Rendahnya Partisipasi Pemilih Milineal
“Memilih anggota legislatif juga sama penting dengan memilih presiden dan wakil presiden. Sebab, di tangan wakil rakyat, kebijakan penganggaran,pengawasan dan legislasi dirumuskan,” kata Budhi.
Sementara, dosen perempuan FISIP ULM, Siti Mauliana Hairiani menyebut keterlibatan kaum hawa dalam mengawal demokrasi serta terjun dalam kontes politik juga tak kalah penting. Dia mengambil contoh momen ketika Bupati Batola, Noormiliyani terpilih dalam Pilkada Serentak tahun 2017 silam.
Selain itu, alumnus Magister UGM ini menyebut segmen ’emak-emak’ bisa jadi sebagai pemilih rasional dan terlibat dalam gerakan masyarakat sipil mengawal pemilu tahun depan. Lantaran, perempuan jelas mengetahui secara mendalam kondisi perekonomian paling mendasar: perekonomian rumah tangga.
“Nah emak-emak, bisa saja dengan pertimbangan matang menjatuhkan pilihan politiknya karena emak-emak mengamati janji politik para kandidat yang bertarung,” kata Mauliana. (jejakrekam)