Foto: Dok Sunarti
WALIKOTA Ibnu Sina memastikan dalam waktu dekat akan segera mengisi kekosongan kursi pejabat yang ada di Pemkot Banjarmasin. Ada beberapa kepala dinas dan asisten yang masih lowong dan dipegang seorang pelaksana tugas (plt).
LELANG jabatan pun dijanjikan Walikota Ibnu Sina untuk mengisi kursi pejabat yang masih kosong. Namun, di awal 2019, dipastikan mantan Ketua DPW PKS Kalsel ini akan terjadi perombakan, pergeseran hingga pengisian posisi yang kosong baik melalui lelang jabatan maupun sistem tunjuk.
Kepada wartawan di Balai Kota, Jumat (21/12/2018), Walikota Ibnu Sina menyebut posisi yang lowong seperti Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) usai ditinggalkan Gusti Ridwan Sofyani, dan diisi Joko Pitoyo sebagai plt. Kemudian, Dinas Kesehatan usai sang kepala dinas, Anis Suroyo mengundurkan diri dan posisinya sebagai plt dipegang sekretarisnya, Lukman Hakim.
BACA : Terkait RS Sultan Suriansyah? Kadinkes Banjarmasin Anis Suroyo Undur Diri
Sedangkan, posisi Asisten I Bidang Sosial dan Pemerintahan Setdakot Banjarmasin dipastikan Walikota Ibnu tak akan dilelang terbuka. “Kalau asisten I tidak mungkin dilelang mana ada yang mau,” ucap Ibnu Sina.
Agar lebih profesional, Ibnu Sina pun juga mendengarkan masukan dari mitranya, DPRD Banjarmasin terkait dengan pergantian sekretaris dewan (sekwan) yang akan dilaksanakan secara serentak berbarengan perombakan posisi struktural pejabat di Pemkot Banjarmasin.
“Saya tak ingin langsung memutuskan begitu saja tanpa ada pertimbangan dari berbagai pihak,” katanya.
Ibnu Sina mengatakan perombakan ‘kabinetnya’ dalam mewujudkan visi-misi Banjarmasin Baiman (Barasih wan Nyaman) bersama duetnya, Wakil Walikota Hermansyah juga akan mengukur kinerja para pejabat, khususnya kepala SKPD. Pertimbangan kinerja ini dipastikan Ibnu Sina sebagai dasar untuk merombak susunan pejabat di Balai Kota.
BACA JUGA : DPRD Banjarmasin Nilai Tepat Anis Mundur, Desak Roosmarini Ditarik ke Dinkes
“Tuntaskan dulu kerja mereka selama 2018. Jangan sampai ada yang menggantung di tahun ini. Jadi, di tahun 2019, kerja mereka itu benar-benar tuntas, baru dilaksanakan pergeseran atau pengisian posisi kepala SKPD yang masih kosong,” tegas Ibnu Sina.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Arufah Arief mengingatkan agar pejabat yang tak memiliki prestasi segera dievaluasi. Termasuk, posisi kepala dinas yang lowong seperti Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR.
“Dua dinas ini sangat berkaitan dengan layanan dan kepentingan publik. Jadi, kami minta pejabat definitif segera diisi, jangan terlalu lama lowong dan semua pekerjaannya diisi pelaksana tugas,” kata Arufah Arief.
Bagi Ketua DPC PPP Banjarmasin, dengan besarnya alokasi dana yang dianggarkan dalam APBD 2019, tentu butuh sosok kepala dinas atau pejabat mumpuni, agar target pembangunan bisa terwujud.
“Dengan total belanja daerah mencapai Rp 1,49 triliun lebih. Termasuk, porsi anggaran Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan yang cukup besar, maka semua program harus berjalan dengan baik perlu pejabat definitif, bukan pelaksana tugas,” cetusnya.
Apalagi, masih menurut Arufah, Pemkot Banjarmasin menargetkan pada 2019, beroperasinya Rumah Sakit Sultan Suriansyah dengan penerimaan dokter, tenaga medis dan keperawatan, maka proyek itu harus segera dituntaskan.
“Kami tak ingin mendengar lagi, ada pejabat yang mengundurkan diri gara-gara tidak mampu menyelesaikan proyek Rumah Sakit Sultan Suriansyah. Termasuk, jangan sampai macet lagi,” katanya.
Sedangkan berbagai proyek infrastruktur dan penanganan sistem drainase juga diingatkan Arufah, butuh sosok kepala Dinas PUPR yang mumpuni. “Inilah mengapa kami ingin walikota segera memilih figur yang layak di posisi-posisi strategis itu,” tandasnya.(jejakrekam)