BUKAN rahasia lagi jika pengemudi taksi konvensional dan online di areal Bandara Syamsudin Noor melulu berkonflik. Sebagian merasa terintimidasi, sebagian lagi merasa lahan kekuasaannya dicaplok. Pangkal masalahnya adalah tapal batas penjemputan angkutan yang tak jelas.
MENCARI jalan tengah dari polemik panjang ini, Komisi III DPRD Kalsel akhirnya mempertemukan dua kubu yang berseteru beserta PT Angkasa Pura 1 (AP1) yang menjadi otoritas Bandara Syamsudin Noor. Rapat ini juga dihadiri perwakilan Ditlantas Polda Kalsel serta jajaran Dinas Perhubungan (Dishub) Kalsel.
Melalui forum ini, disepakati sebuah perjanjian angkutan berbasis aplikasi tetap bisa menarik penumpang. Dengan catatan, tidak boleh di areal bandara. Taksi online hanya diperkenankan menarik penumpang persisnya di depan kediaman General Manager (GM) PT AP I.
Atas kesepakatan yang dibuat, General Manager PT AP1 Cabang Bandara Syamsudin Noor Indah Preastuty pun berjanji akan menyosialisasikan kesepakatan baru tersebut kepada pengelola angkutan di bandara.
“Kalau masih ada pelanggaran terjadi di luar bandara, itu kewenangan kepolisian. Kalau di bandara, selain melapor ke polisi, boleh juga memberi tahu saya,” ujar Indah.
Terkait adanya kasus penganiayaan dan intimidasi, Dirlantas Polda Kalsel, Kombes Pol Muji Ediyanto siap menindaklanjuti kasus-kasus yang belum selesai maupun yang akan terjadi nantinya jika masih berulang. “Kalau masih ada yang belum puas bisa melapor kembali,” ujarnya pendek.
BACA: Driver Taksi Online Protes Aksi Kekerasan di Kawasan Bandara Syamsudin Noor
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Supian HK mengapresiasi positif pihak yang sudah mau hadir. Hingga akhirnya ada kesepakatan tapal batas yang jelas. Artinya tak ada lagi intimidasi, apalagi kasus penganiayaan yang terjadi.
Terlebih, menurut anggota Fraksi Partai Golkar ini, saat ini sudah ada Peraturan Gubernur (Pergub) 6/2018, tentang angkutan berbasis aplikasi. Ini menunjukan pemerintah juga mengakomodir kepentingan para sopir taksi online di daerah ini. “Kita bersyukur sudah ada kesepakatan ini, semoga bisa sama-sama berjaan dengan baik dan aman,” kata dia.
Sementara itu, Ketua FDO Kalsel, Pandu Setiawan merasa puas dengan dialog kali ini. Ini merupakan tindak lanjut dari aksi damai yang digelar di depan Kantor DPRD Provinsi Kalsel, Selasa (6/11/2018) yang lalu. “Alhamdulillah sudah ada kesepakatan. Kita akan berusaha mengikuti aturan main,” janjinya. (jejakrekam)