Foto : Didi GS
PEMBANGUNAN rumah susun sederhana sewa (rusunawa) tengah jadi incaran Pemkot Banjarmasin. Bukan tanpa alasan, hunian dengan konsep vertikal dianggap mampu menjawab problema wajah kota yang semakin muram. Apalagi, masih ada belasan ribu warga miskin yang belum memiliki tempat tinggal menetap.
DARI catatan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Banjarmasin, terdapat tujuh usulan lokasi pembangunan rumah susun baru. Usulan itu tersebar di kawasan Alalak Tengah, Pelambuan, Belasung, Rawasari, Pekauman, Veteran, dan Pengambangan. Proyek rusunawa nantinya dijabani oleh pemerintah pusat, melalui Kementerian PUPR.
Tersebar di seluruh kecamatan, usulan yang paling teranyar datang dari Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat. Pertimbangannya, warga Banjarmasin Barat memang terhitung paling banyak tak memiliki hunian. Tak tanggung-tanggung, jumlah kebutuhan rumah (backlog) mencapai 9.145 unit.
“Setelah membangun Rusunawa Ganda Maghfirah dan Rusunawa Muara Kelayan, memang ada arah ke sana. Tapi masih sebatas usulan,” ujar Kabid Perumahan Disperkim Kota Banjarmasin, Freddy ketika ditemui jejakrekam.com, Senin (12/11/2018).
Lokasi rencana pembangunan rumah susun Pelambuan persis berada di belakang Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin, Jalan Soetoyo S, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat. Berseliweran kabar, pihak balai segera menghibahkan sebagian lahan untuk bangunan fisik rusunawa.
“Tapi, rupanya setelah dicek malah ada permukiman warga di lahan yang akan dibangun rusun. Padahal, syarat utama pembangunan rusunawa, lahan harus clean and clear. Kemudian, pihak balai juga belum memberikan kepastian dari kementerian apakah lahan bisa dihibahkan atau tidak. Kuncinya ada pada pemerintah pusat juga,” tuturnya.
Syarat teknis pembangunan rusunawa tidak cukup sesudah lahan beres dibebaskan. Proyek rumah susun juga mesti sejalan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin. Selain itu, akses menuju lokasi proyek juga dipastikan mudah, bebas dari bencana alam, plus ketersediaan pasokan daya listrik dan sumber air bersih harus jelas.
Program ini diklaim sebagai bentuk keberpihakan pemkot. Untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, ditanya apakah proyek rusun bisa menjawab seluruh keperluan hunia bagi miskin kota, Freddy tak berani langsung menjawab.
Sekadar diketahui, mengacu lembaran Rencana Pembangunan dan Pengambangan Perumahan serta Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Banjarmasin, terdapat 15.991 kebutuhan hunian di Kota Banjarmasin yang belum bisa dipenuhi pemerintah kota.
Rusunawa Ganda Maghfirah dan Rusunawa Muara Kelayan yang sedang dibangun sendiri cuma memiliki kurang lebih 300 unit. Artinya, belasan ribu jiwa warga lainnya dipastikan masih tercecer, hidup tanpa rumah yang tetap dan layak. “Problem perumahan sedang kita benahi bersama. Saya harap suatu saat masyarakat nantinya bisa tinggal di hunian vertikal,” tandas Freddy.
Perekonomian Warga Rusunawa Wajib Diperhatikan
Namanya bagian dari pembangunan, proyek rusunawa jelas tak luput dari kritik. Pengamat tata kota dari Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad Al Banjary, Adhi Surya Said menyebut pemerintah kota jangan cuma berfokus dengan pembangunan fisik rusunawa. Dengan kata lain, pengelolaan rusunawa pasca dihuni warga juga mesti diawasi.
“Program rusunawa bagus. Tapi, pemerintah kota harus tegas. Khususnya dalam dalam hal transparansi pengelolaan. Jangan sampai ada warga yang sebenarnya membutuhkan hunian, tetapi tak bisa tinggal di sana karena ada kesalahan dalam verifikasi penghuni sejak awal,” ujar magister teknik jebolan ITB Bandung ini.
Belajar dari pengalaman Pemkot Banjarmasin, para penghuni rusunawa yang sudah dinyatakan jadi warga tetap juga mesti diawasi dengan serius. Jangan sampai menunggak hingga berbulan-bulan, apalagi hingga sampai satu tahun.
“Artinya harus menjadi pembelajaran bagi pemerintah kota, bahwa basic needs (kebutuhan dasar) saja belum terpenuhi. Problem masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak punya rumah juga mesti dibarengi dengan pengembangan perekonomian warga sekitar,” tandas dosen Fakultas Teknik Uniska MAAB ini.(jejakrekam)