Foto : Ipik Gandamana
AWAL November 2018 nanti, Komisi II DPRD Kalsel yang membidangi ekonomi dan keuangan, akan meminta keterangan sejumlah perusahaan daerah (perusda) terkait kerja masing-masing, termasuk tindak lanjut pembentukan Perusda Aneka Tambang yang secara khusus ditunjuk mengelola hasil eksploasi Blok Sebuku di Pulau Lari-Larian Kabupaten Kotabaru.
“NOVEMBER nanti kita akan minta keterangan perusda-perusda ini,” ujar Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Suwardi Sarlan, kepada wartawan di Banjarmasin, Senin (15/10/2018).
Langkah tersebut, menurut dia merupakan tindak lanjut baik, berkaitan dengan rekomendasi banggar dewan, yang meminta perusahan daerah agar lebih optimal menggali sumber-sumber pendapatan baru dalam mendongkrak PAD Kalsel.
Pasalnya, sebut dia, selama ini Perusda maupun BUMD dinilai belum memberikan deviden yang memadai dibanding penyertaan modal yang dikucurkan pemerintah daerah.
Karena itu, lanjut dia, komisi yang membidangi ekonomi dan keuangan di dewan akan meminta penjelasan para jajaran perusda itu sekaligus berupaya mendorong agar bisa lebih meningkat lagi kinerjanya.
Khusus Perusda Aneka Tambang yang di plot mengelola bagi hasil participation inters (PI) 10 persen dari tambang migas di sana, menurut Suwardi dewan akan menanyakan progres yang sudah dilakukan Pemprov Kalsel.
Sebab, payung hukum berupa perda terkait sudah ada, dan tinggal tindaklanjut pelaksanaannya. “Jadi masalah ini akan kita agendakan sekaligus awal bulan nanti,” kata Suwardi.
Sebelumnya Sekdaprov Kalsel, A Haris Makie, mengatakan bahwa terkait Perusda Aneka Tambang ini masih dalam proses pembentukannya. “Perusda Aneka Tambang masih berproses,” imbuhnya.(jejakrekam)