Foto : Vigonews.com
JIKA para pegawai negeri sipil bersuka cita karena menerima tunjangan hari raya (THR) namun hal ini tidak berlaku bagi para tenaga pendidik yang berstatus honor. Jelang Hari Raya Idul Fitri ini, ribuan guru dan tenaga kependidikan (GTK) honorer Kota Banjarmasin mesti gigit jari. Hal ini tidak lain karena Pemkot Banjarmasin belum bisa memberikan tunjangan hari raya bagi tenaga pendidik yang belum berstatus aparatur sipil negara (ASN).
KEPALA Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Totok Agus Daryanto mengungkapkan THR untuk GTK honorer memang belum teranggarkan dalam APBD 2018. “Belum ada anggaran. Yang ada insentif guru honorer selama 12 bulan. Mohon maaf,” ujarnya secara diplomatis saat dihubungi via ponsel oleh jejakrekam.com, Kamis (31/5/2018).
Jika dihitung, jumlah GTK honorer yang dipegang Pemkot Banjarmasin berjumlah 1.356 orang. Itu dari jenjang TK hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sementara, untuk SMA/SMK diatur Pemprov Kalsel.
Lantas, bagaimana dengan daerah lain yang sudah memberlakukan THR untuk guru honorer? Totok mengaku sudah mengetahuinya. Namun, ia menerangkan sampai saat ini belum ada petunjuk yang mengatakan pemberian tunjangan kepada guru honorer.
Berharap dengan anggaran perubahan bagi Totok juga tidak memungkinkan. Sebab, waktu lebaran Idul Fitri sudah menghitung hari.
“Tetapi, akan kami perjuangkan 2019 nanti. Yang jelas, untuk tahun ini memang belum ada dianggarkan. Jadi sekali lagi mohon maaf,” ucapnya.
Ditanya berapa estimasi THR untuk GTK honorer bila benar-benar berlaku, Totok belum bisa memastikannya. “Ya intinya menunggu petunjuk teknis pemerintah pusat dulu. Kalau memang ada, akan dibicarakan nanti,” tandas Totok.
Anggota Komisi IV, Sri Nurnaningsih menyayangkan tidak terkucurnya THR bagi guru honorer. “Guru ASN dapat tunjangan serta gaji ke-13. Anggarannya juga fantastis. Ini jelas-jelas THR tahun politik lebih-lebih lagi disaat keuangan negara sedang berada dalam kondisi cekat rezim Jokowi malah mengucurkan THR yang nilainya fantastis belum lagi ketidak jelasan sumber anggarannya,” ucap politisi Partai Demokrat ini.
Harusnya, menurut Sri, Pemkot Banjarmasin dan SKPD serta pihak terkait secepatnya bisa duduk bersama dengan legislatif membicarakan jalan keluar THR guru honorer Kota Banjarmasin. “Sampai saat ini, memang belum ada pertemuan dengan SKPD terkait untuk membahas persoalan ini saya hanya anggota komisi jadi belum bisa bertindak lebih banyak,” imbuhnya.(jejakrekam)