Foto : liputan6.com
HINGGA kini, masih ditemui adanya kendala terkait kebijakan KTP elektronik di Kalsel, termasuk bagi warga empat kabupaten yang akan menggelar Pilkada, yakni Tapin, Hulu Sungai Selatan, Tanah Laut, dan Tabalong.
“PERMASALAHANNYA bukan pada ketersediaan blanko KTP elektronik, melainkan data kependudukkan yang belum dikirimkan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel Suripno Sumas, Jumat (11/5/2018).
Pihaknya telah mendesak Dirjen Dukcapil Kemendagri untuk mengirimkan data penduduk ke pemerintah kabupaten masing-masing, agar instansi terkait segera mencetak KTP elektronik sebelum pelaksanaan Pilkada 2018. “Kami sampaikan ketika konsultasi ke KPU RI beberapa hari lalu. Solusinya cuma itu,” kata dia.
Ketua KPUD HSS Imron Rosyadi mengatakan, untuk mengantisipasi itu, pihaknya sudah punya cara agar masyarakat tetap bisa menyalurkan hak politiknya. “Kami sudah koordinasi dengan Disdukcapil kabupaten untuk menerbitkan surat keterangan secara kolektif, sehingga masyarakat yang belum mengantongi KTP elektronik tetap bisa memilih,” katanya.
Sesuai data yang dimiliki, jumlah masyarakat yang masih belum memiliki KTP elektronik pada kisaran dua ribuan orang. Namun jangan khawatir bagi masyarakat yang belum atau tidak memiliki KTP elektronik, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Disdukcapil untuk menyiapkan karyawannya di kecamatan. “Pegawai Disdukcapil nanti akan standby di kecamatan masing-masing,” jelasnya.
Pelaksana Harian (Plh) KPUD Tala Kamaruzaman mengaku tidak mengetahui berapa jumlah masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik.
Tapi bagi masyarakat yang sudah mempunyai KTP elektronik maupun hanya berupa surat keterangan, tetap bisa memberikan suaranya. “Yang kami upayakan saat ini, kepada masyarakat yang belum punya KTP elektornik agar segera melakukan perekaman,” pintanya.(jejakrekam)