Disorot Lahan Pertanian Berkurang, Gubernur Kalsel Janji Perbaiki Kinerja

0

CATATAN minus DPRD Kalsel atas kinerja Gubernur H Sahbirin Noor melalui anak buahnya mengemuka dari hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2017.

REKOMENDASI dewan menitikberatkan  agar perlu perbaikan kinerja Pemprov Kalsel untuk penggunaan anggaran tahun 2018 yang tengah berjalan.

“Bagi saya, rekomendasi dewan sebagai kritik dan saran yang harus diterima dan harus kita perbaiki segala kekurangannya,” ujar Gubernur Sahbirin Noor kepada wartawan usai rapat paripurna penyerahan rekomendasi LKPJ 2017 di DPRD Kalsel, Banjarmasin, Kamis (26/4/2018).

Menurutnya, selama ini, Pemprov Kalsel ingin berbuat yang terbaik, tetapi harus diakui masih ada kekurangan dan kelemahan terutama di sektor  sumberdaya manusia (SDM) yang perlu terus ditingkatkan kualitasnya dan wajib mampu bersaing.

Sebelumnya, DPRD Kalsel menggelar rapat internal guna memutuskan rekomendasi panitia khusus (pansus) yang membahas LKPj Paman Birin-sapaan akrab gubernur selama setahun anggaran. Kemudian secara bergantian, dua pimpinan DPRD Kalsel membacakan rekomendasi pansus. Untuk Pansus I-II disampaikan Wakil Ketua DPRD Kalsel asal FPPP, Asbullah dan Pansus III-IV oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel asal FPKB H Hamsyuri.

Salah satu catatan yang digarisbawahi pada bidang pertanian secara umum disebutkan, bahwa pembangunan bidang pertanian secara umum mengarah kepada hal positif. Ini karena pada 2017, Kalsel mengalami peninglatan produksi  tanaman pangan khususnya padi dan jagung  dari jumlah 2.313.574 ton naik 2.452.367  ton.

Namun, harapannya peningkatan beberapa komoditas pangan di atas harus pula diikuti dengan komoditas-komoditas  lain seperti kedelai dan kacang tanah. Hal dilihat dari pencapaian produktivitas tahun 2017 masih jauh dari target yang telah ditetapkan.

Penyebab secara umum, diungkapkan Asbullah, karena  permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di sektor pertanian, seperti  konversi lahan pertanian ke sektor industri  dan perumahan yang makin meningkat.

“Lalu, indeks pertanaman (IP) di lahan sawah masih rendah karena sebagian besar IP 100, sehingga perlu dorongan dari pemerintah daerah untuk meningkatkannya minimal pada level IP 200,” papar Asbullah.

Sekretaris DPW PPP Kalsel ini juga menyebut kelemahan yang terjadi akibat belum adanya penetapan tata batas  lahan yang berkeadilan dan berpihak pada rakyat. Sementara itu, rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhaimin hanya dihadiri tiga perempat dari 55 kursi dewan. (jejakrekam)

 

Penulis Ipik Gandamana
Editor Fahriza

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.