Foto : Syarbani
GUBERNUR Kalimantan Tengah Sugianto Sabran memastikan akan segera menuntaskan sengketa tapal batas yang belum kelar hingga kini dengan Provinsi Kalimantan Timur. Tapal batas antara Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah yang beririsan dengan Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, sampai sekarang belum tuntas dan rawan konflik antara kedua warga di wilayah perbatasan.
SEPERTI konflik yang berujung dengan pemortalan yang dilakukan warga Desa Benangin, Kecamatan Teweh Timur, Kalimantan Tengah di daerah perbatasan. Bahkan, masalah itu belum juga dapat dicarikan jalan keluarnya. Terkait, perbatasan lahan yang telah dikuasai PT Bharinto Eka Tama. Perusahaan tambang batubara ini telah mengantongi izin eksploitasi tambang batubara dengan status PKP2B di atas lahan belasan ribu hektare dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Konflik tata batas memang menjadi perhatian serius Pemprov Kalteng. Memang, wilayah Kalteng yang luas sangat rawan terjadi konflik tata batas. Itu baru provinsi, belum lagi wilayah kabupaten, seperti Barito Utara dengan Murung Raya, serta dengan Barito Selatan,” ucap Gubernur Kalteng Sugianto Sabran kepada wartawan di Muara Teweh, Senin (9/4/2018).
Menurutnya, wilayah Kalteng yang luas memang sangat rawan terjadinya konflik tata batas, itu baru sengketa batas antar provinsi, belum lagi untuk wilayah Kabupaten di Kalteng, seperti Barut dengan Murung Raya dan juga dengan Barito Selatan.
Ia mengungkapkan terkait sengketa batas Kalteng dengan Kaltim memang pernah dilakukan pertemuan antar kedua pemerintah provinsi, hingga dibahas di tingkat pusat. Hanya saja, diakui Sugianto, masalah itu belum dapat diselesaikan akibat kompleknya persoalan yang ada.
“Memang, belum selesainya masalah tata batas. Makanya, sudah berapa kekayaan alam Kalteng yang dibawa investor tanpa ada royalti yang diterima daerah,” cetus Sugianto.
Untuk itu, mantan anggota DPR RI ini mengajak seluruh elemen masyarakat Kalteng bersatu padu, agar kekayaan alam daerah jangan sampai dibawa keluar, tanpa memberi kesejahteraan bagi masyarakat. “Saya juga mengingatkan agar perlawanan masyarakat itu dalam arti memperjuangkan bagaimana kekayaan alam Kalteng ini sepenuhnya milik masyarakat. Jangan sampai masyarakat jadi penonton di wilayahnya sendiri,” pungkasnya.(jejakrekam)