KEBERANIAN Jhon Krisli dan H Maryono mengungkapkan adanya mahar politik di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang dialami ketika hendak menjadi bakal calon Walikota-Wakil Walikota Palangka Raya. Ketua DPRD Kotawaringin Timur ini mengaku bukan karena kecewa dan gagal maju sebagai kanddiat, tapi semata-mata untuk kebaikan politik agar tidak semakin bobrok.
JHON Krisli, secara blak-blakan menyebutkan Partai Gerindra dan PPP, yang dipastikan akan mengusung dirinya bersama Maryono, namun berbalik arah memberikan dukungan kepada bacalon lain di detik-detik terakhir. Padahal, menurut dia, semua proses tahapan dari DPC, DPD sampai DPP diikuti. Atas kejadian itu, Jhon dan Maryono merasa dizalimi partai.
“Kami ingin meng-clear-kan kepada pendukung kami, tim relawan, keluarga dan semua masyarakat yang memberi support. Memang secara jujur, kami katakan hari ini yang sering kawan-kawan sampaikan dimedia bahwa partai ini seperti lelang, memang ya. Seperti yang dikatakan partai selama ini tidak ada uang mahar, saya bersama dengan Pak Maryono menyaksikan sendiri seperti proyek yang dilelang, harga itu terus naik dari jam ke jam,”kata Jhon Krisli kepada awak media, di Palangka Raya, Jumat (12/1/2018).
Dia mengamengakui, harga untuk satu kursi mencapai ratusan juta, sehingga jika di suksesi Kota Palangka, ada 6 kursi, maka harus menyiapkan ratusan miliar. Apa yang selama ini digaungkan oleh partai tidak ada mahar dan lain sebagainya, hanya pembohongan pubik, karena dirinya menyaksikan dan merasakan sendiri terjadi adanya transaksi jual beli.
“Kami yakin terjadinya ini adanya pemodal besar yang bermain di belakang layar ini bermain untuk mengalihkan dukungan kepada yang lain. Itu yang kami cermati. Sementara PPP di saat itu, kami datang pukul 7 malam, tahu-tahunya pada pukul 5 sore sudah mengalihkan dukungannya,”tegasnya.
Tentu saja, menurut Jhon Krisli, hal ini sudah bertolak belakang dengan prinsip partai yang ingin mencari pemimpin yang baik dan memberikan ruang melakukan penjaringan. Tetapi faktanya, semua proses termasuk hasil survei tidak berguna, karena akhirnya uang yang berkuasa. “Siapa yang mampu memberikan uang lebih besar, itulah yang mendapatkan rekomendasi,” tuturnya.
Bahkan parahnya lagi, Jhon Krisli membeber bahwa Gerinda meminta agar membuka rekening bersama mencapai miliaran rupiah, yang tentu saja tidak mau dipenuhi dirinya. Berbeda jika diminta menyediakan anggaran untuk honor saksi, biaya pembinaan partai masih bisa dimaklumi. Tapi, menurut dia, kalau harus menyiapkan anggaran untuk rekening bersama, tentu saja dipertanyakan.
“Saya katakan tidak mungkin saya penuhi dan tidak ada aturannya. Berarti kita dipaksa, ketika nanti kita terpilih, dipaksa untuk korupsi karena sudah mengeluarkan anggaran yang besar. Makanya sekarang banyak kepala daerah yang masuk bui, karena dari awal sudah mengeluarkan tas yang besar,” papar Jhon Krisli.
Sementara Maryono membenarkan apa yang dikatakan Jhon Krisli. Tentu saja, menrutu dia, hal itu menjadi keprihatinan bagi demokrasi liberal saat ini. Terlepas itu semua, dirinya mengaku tidak kecewa meskipun gagal menjadi salah satu kandidat di suksesi Kota Palangka Raya.
“Saya memberi ucapan selamat kepada para kontestan yang akan mengikuti Pilkada 2018. Saya berharap supaya pelaksanaan pesta demokrasi di Kota cantik ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Begitu juga apresiasi bagi pendukung keduanya,” imbuh Maryono.(jejakrekam)
Penulis : Tiva
Editor : Didi GS
Foto : Tiva