BERKONVOI dengan 50 angkutan pedesaan dan mobil pickup , ribuan massa yang menamakan diri Kelompok Pemerhati Kinerja Pemerintahan dan Parlemen Kalimanan Selatan, menggelar aksi unjuk rasa di DPRD Banjar di Martapura, Senin (8/1/2018). Massa yang dikoordinatori Subhan Saputera mendesak agar DPRD Banjar terus melanjutkan hak angket kepada Bupati KH Khailirurrahman.
MEREKA juga membawa beberapa poster dan spanduk bertuliskan proyek APBD jangan dimonopoli keluarga bupati, usut carut marut mutasi dan promosi ASN, serta lainnya. Dengan pelantang suara, para pentolan demo pun berorasi di depan pimpinan dan anggota DPRD Banjar.
Aksi demonstrasi ini pun dikawal ketat aparat kepolisian dan dibackup TNI. Massa pun memenuhi halaman Gedung DPRD Banjar di Jalan Achmad Yani, Martapura. Mereka juga mengeritik dalam dua tahun terakhir, pembangunan di Kabupaten Banjar belum terlihat signifikan.
Kooordinator aksi demo, Subhan Saputera mendesak agar DPRD Banjar tak hanya menuntut hak angket, tana harus menuntaskan pemicunya. Mereka pun mendesak hak angket untuk meminta penjelasan dari Bupati Khalilurrahman, atas dasar mutasi para pejabat di lingkungan Pemkab Banjar tak boleh berakhir dengan deal politik.
Menjawab aspirasi para pengunjuk rasa, Ketua DPRD Banjar H Rusli memastikan akan terus melanjutkan penggunaan hak angket terhadap dugaan pelanggaran aturan dalam mutasi dan promise pejabat di lingkungan Pemkab Banjar. Hal ini ditunjukkan H Rusli, dengan menghadirkan Wakil Ketua DPRD Banjar Saidan Fahmi, Ketua Pansus Hak Angket Akhmad Rozanie, Khairuddin, Kasmili, Yunani serta lainnya.
“Sebagai pimpinan dewan, saya menyambut aspirasi saudara-saudara. Jangan ada dusta di antara kita,” kata H Rusli. (jejakrekam)
Penulis : Sayyidil Ahmada
Editor : Didi G Sanusi
Foto : Dok Syahminan