GARA-gara tambang banyak orang kaya baru tumbuh di Kalimantan Selatan. Bukan rahasia umum lagi, bisnis di pertambangan memang menggiurkan, hingga akhirnya praktik kotor seperti konspirasi antara pengusaha dan penguasa di pemerintahan daerah hingga pemerintah pusat terjadi massif.
PAKAR hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, DR Mohammad Effendy melihat awal terjadinya tindak pidana korupsi itu sudah terlibat dimulai dari proses perizinan dan dilanjutkan tindakan eksploitasi.
“Ini bisa dilihat pemerintah terkesan membiarkan terjadi konspirasi antara pengusaha, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sebab, biaya perizinan tambang itu sebetulnya murah, namun ada biaya-biaya tak masuk ke kas daerah malah mengalir ke kantong oknum pejabat daerah dan pusat yang membuatnya menjadi mahal,” papar Ketua Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Lambung Mangkurat ini kepada jejakrekam.com, Minggu (26/11/2017).
Celakanya, menurut Effendy, justru adanya pertambangan yang terjadi di Kalimantan Selatan tak sebanding dengan kesejahteraan rakyatnya, malah menyengsarakan. “Berapa sih royalti yang didapat, sementara perut bumi Kalsel porak poranda diambil mereka.Masyarakat kita tetap miskin, infrastruktur jelek dan bandingkan dengan daerah lain,” tutur doktor hukum jebolan Universitas Padjajaran Bandung ini.
Effendy khawatir justru ketidakadilan dalam tata kelola pertambangan di Kalimantan Selatan bisa menggangu stabilitas keamanan daerah, diakibatkan banyak protes keras dari warga yang merasa termarginalkan.
“Salah satu bukti adalah penolakan dari warga Kotabaru terhadap aktivitas tambang di Pulau Laut. Saya mendukung penuh penolakan itu, karena jika ada aktivitas tambanga di Pulau Laut, maka daerah itu akan tenggelam karena dikeliling laut,” tegas Effendy.
Untuk itu, mantan anggota KPUD Kalsel ini mengajak agar seluruh kepala daerah yang ada di Kalsel bisa meniru jejak langkah Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) H Abdul Latif yang menolak keras adanya pertambangan di daerahnya.
“Sebab, kini di Kalsel hanya tersisa HST saja yang tak ditambang. Kalau sampai daerah itu ditambang, maka akan berdampak bagi lingkungan dan anak cucu kita nanti,” tandasnya.(jejakrekam)
Penulis : Asyikin
Editor : Didi G Sanusi
Foto : Berita Kita blogger