ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Selatan dituding cenderung tak berpihak kepada sektor pendidikan. Hal ini ditegaskan Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, Lutfi Saifuddin Rais dalam diskusi Teras Demokrasi bertajuk Pendidikan dan Masa Depan Peningkatan SDM di Kalsel yang dihelat Institut Demokrasi dan Pemerintahan Daerah (Inde-Pemda) di Banjarmasin, Kamis (9/11/2017).
LEGISLATOR Partai Gerindra ini menyebutkan komposisi dalam RAPBD 2018 yang dibahas untuk alokasi pendidikan hanya 3-4 persen dari total APBD. “Ini tengah sangat paradoks dengan visi-misi Gubernur Kalsel yang ingin mencerdaskan masyarakat Kalsel,” kata Lutfi Saifuddin, di hadapan peserta diskusi dan narasumber lainnya, Armadiansyah (peneliti Inde-Pemda) serta pengamat pendidikan dan dosen FKIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Reza Fahlevi.
Peneliti Inde-Pemda, Armadiansyah pun mengakuri fakta itu. Menurutnya, porsi anggaran pendidikan untuk belanja langsung sepatutnya lebih besar, seperti pembangunan sekolah yang rusak dan tidak layak serta kurangnya fasilitas. “Apalagi kewenangan Pemprov Kasel dalam UU Pemda adalah mengurus urusan pendidikan. Jadi, ini tergantung political will dari Pemprov Kalsel,” katanya.
Sedangkan, Reza Fahlevi berharap Pemprov Kalsel sudah seharusnya melakukan penelitian dan membuat grand design dalam menata pendidikan di Kalsel. “Semrawutnya pendidikan di daerah ini, makin membuktikan bahwa Kalsel tak punya masterplan pendidikan yang berkesinambungan,” pungkasnya.(jejakrekam)
Penulis : Ahmad Husaini
Editor : Didi G Sanusi
Foto : Dok Inde-Pemda