TRAGEDI kemanusiaan terhadap warga Rohingya yang saat ini tengah terjadi di Myanmar, seharusnya dapat diredam oleh pemimpin sipil Myanmar Aung San Suu Kyi, yang secara de facto merupakan pemimpin di negara tersebut.
Apalagi Aung San Suu Kyi, juga tokoh Myanmar, penerima penghargaan nobel perdamaian pada 1991. Namun justru sebaliknya, seperti ada pembiaran dengan adanya pembantaian secara brutal yang terus dilakukan oleh tentara militer Myanmar, tidak peduli wanita atau bayi sekalipun.
“Seharusnya dicabut saja nobel yang sudah diberikan kepada Aung San Suu Kyi. Karena tidak pantas lagi. Ternyata dia hanya memperjuangkan dirinya sendiri. Padahal sudah terjadi pelanggaran hak asasi manusia di negaranya,”kata Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalimantan Tengah, H Said Ahmad Fawzy Zain Bachsin, di Palangkaraya, Senin (4/9).
Mantan Anggota DPD RI ini mengatakan, hendaknya pemerintah dapat lebih aktif lagi ikut menangani tragedi kemanusiaan ini, agar bisa dihentikan baik melalui diplomasi maupun tekanan politik terhadap Myanmar.
Kalau perlu, tegasnya, ajakan kepada negara lain perlu digaungkan khususnya negara Asean untuk menekan Myanmar agar menghentikan pembantaian itu.
“Jika tidak memutuskan hubungan diplomatik ataupun mengusir duta besar. Supaya ada tekanan. Bagaimana juga kita harus mendukung, baik dengan mendesak pemerintah agar Mynmar dapat menghentikan aksi ini,” tegasnya.
Selain itu tekanan terhadap Myanmar dapat dilakukan dengan kecaman keras dan melakukan tekanan unjuk rasa. Karena tidak seyogyanya terjadi pembantaian yang tidak berperikemanusiaan dan sudah melanggar hak asasi manusia.(jejakrekam)
Penulis :Tiva
Editor :Fahriza
Foto :Tiva