LAPORAN pertanggungjawaban Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) atas pelaksanaan APBD tahun 2016, akhirnya diterima dengan catatan. Seperti Fraksi PKB DPRD HSU yang meminta agar Bupati H Abdul Wahid segera mengevaluasi kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
JURU bicara FPKB DPRD HSU, Syahril menilai persetujuan terhadap laporan pertanggungjawaban APBD 2016 itu harus dibarengi dengan tindakan evaluasi terhadap kinerja SKPD terhadap capaian selama setahun anggaran.
“Begitupula, kami meminta agar Bupati HSU jgua menginstruksikan seluruh SKPD dalam menyusun rencana kerja anggaran (RKA) harus berdasarkan indikator kinerja. Terkhusus lagi, melalui perencanaan yang matang dan terukur, agar realisasi anggaran dapat terserap dengan baik,” cecar Syahril dalam rapat paripurna DPRD HSU, di Amuntai, Rabu (2/8/2017).
Pun senada, Fraksi Bertakwa juga dapat menerima tentang pertanggungjawaban pelaksaan APBD tahun 2016. Menurut fraksi gabungan di DPRD HSU ini, pemerintah daerah juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan penempatan sumber daya manusia (SDM) dalam organisasi agar operasional visi-misi serta tujuan mutasi dan promosi pegawai benar-benar mempertimbangkan kompetesi dan kelayakaan seseorang pada posisinya.”Juga penempatan tenaga aparat, khususnya di lapangan dan desa, perlu dilakukan koordinasi dengan pihak penanggungjawab di desa atau lapangan,” kata fraksi yang diketuai Ahmad Hairinnor.(jejakrekam)
Penulis : Muhammad Yusuf
Editor : Fahriza
Foto : Blogger Ahmad Husaini