PARA senator yang tergabung dalam Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyarankan untuk mengakhiri kontroversi angkutan semen PT Conch South Kalimantan Cement yang menuai penolakan publik, maka solusi yang terbaik adalah perusahaan investasi Tiongkok ini harus segera membuat jalan sendiri, seperti yang dilakukan perusahaan tambang lainnya di Kalimantan Selatan.
“SEHARUSNYA perusahaan berskala investasi besar ini sudah sepatutnya membangun jalan sendiri, bukan lagi menggunakan akses jalan umum yang tentu akan mengganggu kepentingan masyarakat,” kata anggota Komite II DPD RI, Habib Abdurrahman Bahasyim saat meninjau aktivitas PT Conch South Kalimantan Cement di Kabupaten Tabalong, Rabu (10/5/2017).
Ia menegaskan jangan sampai keberadaan PT Conch itu justru dinikmati elit atau segelintir orang, sementara masyarakat daerah hanya kebagian masalah. “Makanya, sejak awal telah terjadi kesalahan saat mengizinkan investasi dari Tiongkok ini, tanpa melihat kondisi daerah yang ada,” cetus Habib Banua, sapaan akrab senator ini, di hadapan Bupati Tabalong Anang Syakhfiani dan petinggi PT Conch.
Dia mencontohkan jika infrastruktur seperti akses jalan belum dibuat untuk kelancaran distribusi produk semen yang dihasilkan pabrik PT Conch harus dipikirkan. “Sekarang yang repot tentu pemerintah daerah dengan adanya penolakan dari masyarakat,” cetusnya.
Habib Abdurrahman menuding telah terjadi ketidaksinkronan antara kebijakan dan infrastruktur yang tersedia di Kabupaten Tabalong yang menjadi basis pendirian pabrik semen Conch. “Saya juga minta PT Conch apabila ingin berinvestasi juga menghargai keberadaan pemerintah daerah yang ada,” katanya.
Dia membandingkan keberadaan PT Conch dengan PT Adaro Indonesia yang memiliki areal konsesi tambang sangat luas, terlebih dulu membangun infrastruktur seperti hauling atau jalan khusus tambang. “Kalau PT Conch ini terhormat keberadaannya di Kalsel, dengan tidak mengganggu kepentingan publik, sudah sepatutnya bangun jalan sendiri. Makanya, masalah yang terjadi di daerah ini akan jadi catatan untuk dilaporkan ke manajemen PT Conch yang ada di Jakarta. Nah, kalau masih ada jalan buntu, kami akan minta Ketua DPD RI untuk turun ke Tabalong,” kata politisi Partai Idaman ini.
Sementara itu, Bupati Tabalong Anang Syakhfiani hanya meminta agar kondisi jalan nasional bisa diperbaiki seperti sediakala, khususnya kerusakan yang bisa segera diperbaiki. “Kami minta agar pemerintah pusat bisa meningkatkan kualitas jalan nasional yang ada di Tabalong. Begitupula, kepada Komite II DPD RI bisa menyampaikan usulan jalan ini ke pemerintah pusat,” ucapnya.
Tak hanya itu, lewat pesan ke DPD RI, Anang Syakhfiani juga meminta agar dibicarakan dalam pembahasan agenda nasional untuk pengadaan jembatan timbang khususnya ke Kementerian Perhubungan RI di Jakarta. “Kalau melalui birokrasi reguler, baru bisa terlaksana pada 2018 mendatang. Namun, lewat jalur pintas, kami berharap dapat terealisasi dalam APBN Perubahan 2017 ini. Sebab, kami sudah menyiapkan lahan seluas 2 hektare untuk pembuatan jembatan timbang tersebut,” tandasnya.(jejakrekam)
Penulis : Hery Yusminda
Editor : Didi G Sanusi
Foto : Hery Yusminda