KABAR yang berseliweran soal ‘gagalnya’ pembangunan jembatan penghubung daratan Kalimantan di Kabupaten Tanah Bumbu dengan Pulau Laut, Kotabaru, langsung ditepis DPRD Kalimantan Selatan. Sebab, megaproyek yang menelan dana Rp 3,5 triliun itu dengan bentang panjang 6,4 kilometer itu, masih menunggu persetujuan Komisi Jembatan Panjang, khususnya dalam kajian analisi mengenai dampak lingkungan (Amdal).
ALASAN ‘gagalnya’ jembatan yang ditanggung empat sumber dana yakni dari APBD Kotabaru dan Tanah Bumbu yang masing-masing menyetor Rp 500 juta, ditambah Rp 500 juta dari APBD Kalimantan Selatan, hingga menunggu suntikan dana dari APBN, masih menunggu lisensi dari komisi khusus jembatan panjang Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kemen PUPR).
“Jadi, tidak benar terancam gagal. Proses dan tahapan untuk mendapat rekomendasi dari Komisi Jembatan Panjang masih berlangsung. Terlebih lagi saat ini di dua sisi untuk jembatan penghubung di Tanah Bumbu dan Kotabaru sudah dibangun, tinggal menunggu bentang tengah yang memerlukan kajian seperti Amdal, DED dan lainnya,” ujar Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, Riswandi kepada wartawan di Banjarmasin, Selasa (11/4/2017).
Ia menegaskan jika rekomendasi jembatan panjang sudah terbit, maka Pemprov Kalsel akan melangkah ke pembangunan fisik yang tentu perlu kehati-hatian, karena nilainya yang sangat fantastis, serta bentang alam khususnya laut yang berada di bawah jembatan sepanjang 6,4 kilometer itu.
“DPRD Kalsel sendiri jelas mendukung langkah yang akan diambil pemerintah daerah, khususnya soal penganggaran dan regulasi lainnya. Makanya, kami meminta agar seluruh elemen masyarakat mendukung pembangunan Jembatan Pulau Laut ini agar bisa memicu pertumbuhan ekonomi di dua kawasan itu,” tutur legislator PKS ini.
Mantan Wakil Ketua DPRD Kalsel ini juga belum berani berspekulasi soal dukungan dari pemerintah pusat, khususnya kucuran dana yang masih kurang untuk megaproyek bernilai triliunan rupiah itu. “Yang pasti, kami terus mendorong agar Pemprov Kalsel bisa mengambil langkah strategis agar megaproyek jembatan itu segera terwujud. Tentu saja, melobi pemerintah pusat, sembari menunggu rekomendasi dari Komisi Jembatan Panjang,” tandas Riswandi.(jejakrekam)
Penulis : Igam
Editor : Didi G Sanusi
Foto : Dishubkominfo Kotabaru