UNTUK kali pertama, Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalimantan Tengah dihadiri Menteri Kesehatan Nilawati Djuwita Faried Moelok dan Menteri Pembangunan Perencanaan Nasional (PPN) yang juga merupakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro, di Palangkaraya, Kamis (6/4/2017).
ACARA yang berlangsung di Aula Jaya Tingang Kantor Gubernur, juga dihadiri Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro. Dengan mengusung tema peningkatan daya saing daerah berbasis sumberdaya alam disertai penguatan sumberdaya manusia yang berkualitas.
Dalam sambutannya, Menteri Pembangunan Perencanaan Nasional (PPN), Bambang PS Brodjonegoro menekankan hendaknya pelaksanaan Musrenbang dilakukan dengan cara money follows program, sehingga perencanaan integratif.
“Tadi saya diceritakan Pak Gubernur, ada pelabuhan di Kalteng yang secara fisik sudah selesai dibangun tapi secara fungsional tidak bisa beroperasional penuh, karena jalan penghubung belun siap juga aliran listriknya kurang. Inilah salah satu unsur money follows program yang akan bisa memperbaiki hal-hal seperti ini,” kata Bambang.
Ia mengingatkan apabila Gubernur Kalteng berkeinginan membangun pelabuhan pada 2018, berarti alokasi anggaran hendaknya tidak hanya untuk pembangunan pelabuhan saja, tetapi juga harus dialokasikan untuk infrastruktur penunjang.
“Sehingga kalau pelabuhan sudah jadi, Pak Gubernur bisa cerita kepada semua masyarakat, bahwa Kalteng sudah punya pelabuhan yang fungsional. Kalau sekarang.kita hanya punya pelabuhan tapi belum berjalan dengan baik. Jadi ceritanya buat masyarakat belum baik juga karena pelabuhan belum berfungsi sepenuhnya,” ujar Bambang.
Ia berharap, money follows program dapat diadopsi di Bumi Tambun Bungai. Apalagi jika gubernur telah mendisplinkan semua SKPD, sehingga diyakininya prioritas pembangunan Kalteng dapat dicapai pada tahun depan dan seterusnya.
Berdasarkan arah kebijakan makro Provinsi Kalteng, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional pada 2018 sebesar 5,4-6,1 persen, maka pertumbuhan ekonomi di Kalteng, diharapkan tumbuh 6,82-7,18 persen. Hal ini harus didukung sektor penting yakni pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan dan perdagangan besar eceran, pertambangan dan penggalian serta transportasi dan pergudangan.
“Kelima sektor tersebut ditambah pemerintahan, kontribusinya adalah 74,64 persen dari PDRB Kalteng. Ini berarti kalau ingin.mendorong perekonomian Kalteng setinggi-tingginya, maka gubernur dan segenap jajaran fokus pada 5 sektor tadi,” tegas Bambang. “Apabila kelima sektor tersebut pertumbuhannya bisa dipertahankan dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi di Kalteng dapat cukup tinggi,” tambahnya.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro meminta Pemprov Kalteng harus fokus melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018.
Menurutnya, dengan mengakomodir aspirasi masyarakat berdasarkan isu dan permasalahan yang dihadapi, potensi dan karakteristik daerah, program strategi nasional serta prioritas dan sasaran program dalam RPJMD tahun berkenaan. “Sehingga tercapai target pembangunan daerah yang berdampak pada semakin baik kinerja pemerintah daerah,”ujarnya.
Selain menggunakan pendekatan teknokratif, Suhajar menekankan agar SKPD juga harus mempertimbangkan pokok-pokok pikiran hasil reses DPRD. Pasalnya, RKPD yang disusun dengan proses komunikasi aktif dengan seluruh pemangku kepentingan, akan mempermudah proses penjabarannya dalam APBD 2018.(jejakrekam)
Penulis : Tiva Rianthy
Editor : Didi G Sanusi
Foto : Tiva Rianthy