KEBEBASAN sipil, hak-hak politik dan institusi demokrasi yang berkembang di Kalimantan Selatan masuk kategori sedang dalam penilaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dalam kurun waktu 2010-2015. Dari 33 provinsi yang ada di Indonesia, Kalimantan Selatan berada di urutan ke-13.
DATA ini diungkapkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan, Taufiq Sugiono, saat sosialisasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Hotel G’Sign Banjarmasin, Rabu (5/4/2017). Urutan Kalsel berada di kategori sedang dan menduduki rangking ke-13, berdasar perhitungan tim penyusun IDI selama 2010-2015 berasaskan tiga aspek yakni kebebasan sipil, hak-hak politik dan institusi demokrasi.
“Dari tiga aspek ini, dalam kurun waktu penyusunan, aspek kebebasan sipil yang nilai masuk kategori buruk. Sedangkan dua lainnya, di kategori sedang,” kata mantan Kabid Humas Polda Kalsel ini.
Menurut Taufiq, aspek kebebasan sipil ini variabel di antaranya adalah kehidupan beragama. Beberapa daerah yang juga masuk kategori buruk untuk aspek kebebasan sipil ini, ditengarai karena memiliki peraturan daerah terkait aktivitas bulan Ramadhan. Seperti pelarangan berjualan makanan dan minum di bulan puasa. “Ya kalau dilihat dari indeks ini, ada kesan terjadi intoleransi. Tapi di lapangan kan tidak seperti itu juga,” ujar Taufiq.
Karena itu, mantan perwira menengah Polda Kalsel ini mengatakan perlu upaya menyebarluaskan nilai-nilai universal di tengah kemajemukan. Termasuk, mengembangkan nilai-nilai agama agar toleransi tetap terjaga dan optimal di Kalsel.
Ia menegaskan pihaknya terus berupaya mendorong dan mengembangkan kemampuan saling menghargai antar sesama umat beragama. Taufiq berharap peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) semakin terampil memberdayakan tokoh masyarakat di tengah kemajemukan. “Sebab, bila didiamkan atau dibiarkan, khawatir berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat,” tandas Taufiq.(jejakrekam)
Penulis : Deden
Editor : Didi G Sanusi
Foto : Iman Satria