BAGIAN bentang tengah dalam megaproyek Jembatan Pulau Laut sepanjang 6,4 kilometer yang akan menghubungkan Kotabaru dengan Batulicin (Kabupaten Tanah Bumbu) menjadi kendala utama dalam proyek lanjutan bernilai Rp 3,5 triliun itu. Saat ini, dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) masih belum disempurnakan agar proyek jembatan yang akses koneksi Pulau Kalimantan dengan Kotabaru itu bisa terwujud.
JIKA dokumen Amdal ini sudah rampung, dipastikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) akan segera mengucurkan dana bantuan pengerjaan infrastruktur dalam skema dana sharing. Sebab, dua kabupaten yakni Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu masing-masing menyetor dana Rp 500 miliar, ditambah suntikan dana Pemprov Kalsel senilai Rp 500 miliar, hingga kini terakumulasi menjadi Rp 1,5 triliun.
“Kami terus mendorong agar megaproyek Jembatan Pulau Laut ini masuk dalam program strategis nasional (PSN). Makanya, penyusunan dokumen andal serta kajian teknisnya harus dilakukan konsultan yang bersertifikasi keahlian khusus. Sayangnya, konsultan ini hanya ada di China,” ujar Kepala Dinas PUPR Kalsel, Achmad Sofiani kepada wartawan, usai rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPRD Kalimantan Selatan, Senin (3/4/2017).
Sofiani menjelaskan agar Jembatan Pulau Laut ini masuk dalam PSN, maka terlebih dulu harus mendapat rekomendasi dari Komisi Keamanan Jembatan Panjang Nasional yang hingga kini belum terbit. “Yang pasti, pembangunan Jembatan Pulau Laut ini terus digenjot karena telah masuk dalam skala prioritas pembangunan di Kalsel. Terlebih lagi, saat ini, jembatan pengantar atau penghubung bagian tengah masih dalam proses pengerjaan fisiknya, baik di ujung Kotabaru maupun yang ada di Tanah Bumbu, seiring berjalannya proses pembebasan lahan yang sebagian kecil masih tersisa,” tutur Sofiani.
Hal senada juga dilontarkan Nurul Fajar Desira. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel ini mengatakan proses lolos uji dari Komisi Jembatan Panjang dalam proses desainnya telah berjalan. Bahkan, menurut Fajar, desain Jembatan Pulau Laut ini bersama rencana infrastrukturnya telah dibahas dalam rapat terbatas antara Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor dengan Presiden Joko Widodo dalam waktu yang tak lama ini.
Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, Riswandi mengingatkan agar penggarapan megaproyek itu harus sesuai jadwal, sehingga jika nanti telah rampung akan mendorong pengembangan kawasan ekonomi khusus yang ada di wilayah timur Kalimantan. “Adanya jembatan itu diharapkan menambah sektor ekonomi bertumbuh dan lebih meningkat. Progressnya sejauh ini masih terus dilakukan untuk dukungan bentang tengah dari pusat,” kata dia.
Disingung soal titik jembatan yang akan digeser, Riswandi memastikan hal itu tak terjadi. Sebab, kata dia, dalam studi kelayakan (feasibility study) sudah tercantum secara detail titik-titik jembatan yang akan dibangun. “Tidak mungkin bergeser, karena sudah ada jembatan pendekat yang ada sudah dipasang di titik wilayah Kotabaru maupun Tanah Bumbu,” ucap legislator PKS ini.(jejakrekam)
Penulis : Igam
Editor : Didi G Sanusi
Foto : Erwin Kusnaria