SEBANYAK 128 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kalsel pada Senin (3/4/2017) serentak menggelar ujian nasional berbasis komputer (UNBK) 2017. Namun, dalam pelasanaan empat hari UNBK ini, pihak sekolah terpaksa menggunakan dana talangan, akibat terlambatnya pencairan dana bantuan operasional sekolah (BOS) bersumber dari APBN dan APBD.
KEPALA SMKN 1 Banjarmasin, Arsyad Junaidi mengatakan, tahun ini pihaknya menganggarkan dana Rp 100 Juta untuk pelaksanaan UNBK. Namun, beber dia, karena belum mendapat dana BOS, mereka terpaksa menggunakan dana talangan dari Rencana Keuangan Anggaran Sekolah (RKAS).
Menurut Arsyad, dana RKAS berasal dari pungutan siswa yang sudah disetujui bersama komite. Untuk setiap anak yang orangtuanya dinilai mampu, dipungut Rp 250 Ribu. Sedangkan setengah mampu, dipungut senilai 50 persen dari yang mampu. Kemudian, untuk yang dinyatakan tidak mampu digratiskan. “RKAS dilaksanakan setiap tahun ajaran dan berdasarkan kesepakatan di rapat komite,” katanya kepada wartawan di Banjarmasin.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel, M Yusuf Effendi, usai memantau UNBK di SMKN 1 Banjarmasin, membenarkan adanya keterlambatan pencairan dana BOS ini. Menurutnya, keterlambatan akibat peralihan kewenangan SMA sederajat dari kabupaten-kota ke provinsi. Namun, menurutnya data verifikasi sekolah sudah selesai.
Bahkan, Yusuf memastikan pihaknya sudah mengeluarkan surat rekomendasi kepada Badan Keuangan Daerah (Bakueda) Kalsel untuk bisa mencairkan dana BOS APBD. “Kita berharap dalam sepekan ini sudah bisa dicairkan untuk dana BOS APBD,” tandasnya.(jejakrekam)
Penulis : Deden
Editor : Didi G Sanusi
Foto : Iman Satria