KIPRAH Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) ingin mengawal segala kebijakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) lewat Nawa Cita, terus digelorakan. Kini, lembaga swadaya masyarakat (LSM) berjaringan nasional ini akan segera dideklarasikan di Kalimantan Selatan sekaligus dilantik Ketua Umum DPP JPKP, Maret Samuel pada Sabtu (22/4/2017) di Mahligai Pancasila, Banjarmasin.
KETUA pelaksana pelantikan DPW JPKP Kalimantan Selatan, Bujio A Salan mengungkapkan saat ini jaringan LSM ini sudah terbentuk di 34 provinsi. Sedangkan, di Kalimantan Selatan terhitung sejak beberapa bulan telah dibentuk demi mengawal dan mendampingi program pemerintahan Jokowi dengan Nawa Citanya. “Nanti, prosesi pelantikan akan dibarengi dengan raker kerja wilayah (rakerwil) JPKP yang dihadiri 12 kabupaten dan kota. Makanya, bagi program kebijakan pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan program pemerintah pusat, JPKP akan langsung bergerak,” ujar Bujino A Salan kepada jejakrekam.com, Kamis (30/3/2017).
Ia mencontohkan kebijakan dalam pelayanan hak publik seperti BPJS Kesehatan serta program lainnya yang menyentuh hajat masyarakat menjadi atensi gerakan JPKP. “Kami siap memberikan pelayanan pendampingan maksimal bagi masyarakat yang tak mendapat pelayanan publik. Ya, seperti adanya keluhan dalam pelayanan instansi pemerintah,” ucap pengacara kondang Kalimantan Selatan ini.
Menurut Bujino, pendampingan para aktivis JPKP seperti untuk program bedah rumah serta program sosial lainnya di kapangan. “Saat ini, seluruh jaringan JPKP di Kalimantan Selatan telah melakukan pendampingan kepada masyarakat. Dengan moto JPKP pengabdian tanpa pamrih, kami pastikan seluruh relawan akan mendedikasikan pelayanan bagi masyarakat tanpa dipungut bayaran, khususnya untuk semua sektor pembangunan di semua bidang. Kini JPKP telah bergabung dalam mengawal program pembangunan yang ada di 10 kementerian,” tandas Bujino.(jejakrekam)
Penulis : Afdi NR
Editor : Didi G Sanusi
Foto : Afdi NR