BERMODAL restu dari Gubernur H Sahbirin Noor, langkah H Muhidin untuk merebut kursi Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalimantan Selatan periode 2017-2022, diprediksi bakal mulus. Dengan catatan, semua itu terwujud tergantung pemilik suara dalam Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) Kalsel yang dihelat di Hotel Aria Barito Banjarmasin, pada 14-16 April 2017 nanti.
UNTUK sementara, kandidat petahana yang juga berpotensi menjadi calon tunggal Bambang Heri Purnama dalam Musorprov Kalsel itu telah memenuhi persyaratan dari proses seleksi yang sudah berlangsung sejak 16 Februari-15 Maret 2017. Meski masih menuai pro dan kontra soal penerapan aturan pelarangan pejabat publik rangkap jabatan di lembaga keolahragaan yang mengacu pada UU Sistem Keolahragaan Nasional Nomor 3 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
“Dari kesepakatan Rapat Anggota KONI Provinsi Khusus (Rakonprovsus) yang digelar di Hotel Tree Park pada Sabtu (4/2/2017) lalu, memang masalah persyaratan bakal calon ketua terkhusus masalah rangkap jabatan sudah beres. Artinya, pro dan kontra soal pejabat publik itu sudah tuntas,” ujar Sekretaris Tim Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Ketua KONI Kalsel, Rakhmat Nopliardy kepada jejakrekam.com, Rabu (29/3/2017).
Menurutnya, secara persyaratan Bambang Heri Purnama yang merupakan calon petahana Ketua KONI Kalsel sudah terpenuhi. Hanya saja, kata Rakhmat, semua nantinya akan tergantung pada putusan peserta Musorprov Kalsel pada pertengahan April 2017 ini, karena keputusan apakah nanti akan memilih Bambang Heri Purnama yang merupakan anggota DPR RI asal Fraksi Partai Golkar atau tidak, menjadi kewenangan para pemegang suara.
Terlebih lagi, masih menurut Rakhmat, Bambang Heri Purnama juga didukung 11 KONI kabupaten dan kota ditambah sejulah pengurus provinsi (pengprov) cabang olahraga, terkhusus lagi diusung Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PORDASI) Kalsel.
Mengenai mencuatnya nama mantan Walikota Banjarmasin, H Muhidin sebagai calon alternatif di tengah pro dan kontra larangan rangkap jabatan bagi pejabat publik, Rakhmat menegaskan hal itu akan kembali ditentukan para pemilik suara di Musorprov Kalsel. “Jika nanti peserta Musorprov Kalsel tak menghendaki adanya pejabat publik sebagai Ketua KONI Kalsel, tentu peluang H Muhidin untuk dipilih akan terbuka. Sebaliknya, jika para pemilik suara tetap bersikukuh tak menyoal masalah rangkap jabatan, berarti peluang Bambang Heri Purnama untuk aklamasi bisa terbuka pula,” kata Wakil Ketua Pengprov Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Kalsel ini.
Menurut Rakhmat, yang menjadi persoalan nanti adalah nama Muhidin ini mengemuka usai masa penutupan bakal calon Ketua KONI Kalsel yang berakhir pada 15 Maret 2017 lalu. “Ini juga menjadi pembahasan yang akan alot dalam Musorprov Kalsel nanti. Sekali lagi, semua dikembalikan pada pemilik suara di Musorprov Kalsel nanti,” tandas dosen Fakultas Hukum Uniska Syekh Muhammad Arsyad Albanjary ini.
Sementara itu, Ketua Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Kalsel HM Rosehan Noor Bachri mengakui adanya restu bagi H Muhidin dari Gubernur H Sahbirin Noor untuk maju dalam Musorprov Kalsel pada pertengahan April 2017. “Ya, betul. Malah H Muhidin sudah didukung dua KONI yakni Banjarmasin dan Banjar, serta ditambah 29 cabor. Jadi, sudah memenuhi persyaratan,” ucap Rosehan.(jejakrekam)
Penulis : Didi G Sanusi
Foto : Tempo.co