TAK ada yang tak mungkin. Selama ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Palangkaraya memang belum meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Tengah. Namun, tekad untuk meraih predikat terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah itu ingin segera diwujudkan Walikota HM Riban Satia.
UNTUK itu, Walikota Palangkaraya ini mengingatkan agar perlu kerja dari seluruh jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada, sehingga dapat tertib aministrasi dalam pengelolaan keuangan.
“Hal ini untuk mempermudah tim dari Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam melakukan pemeriksaan. Jadi semua SKPD harus melakukan pengeloaan keuangan dengan tertib administrasi,”kata Walikota Palangkaraya HM Riban Satia.
Hal itu diungkapkannya, di sela-sela kegiatan workshop pemantapan pemeriksaan dan entry meeting pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2016, Perwakilan BPK RI Wilayah Timur, di Grand Clarion Hotel dan Convention Makassar, Rabu (29/3/2017). Kegiatan dibuka Anggota VII BPK-RI Bahrullah Akbar, yang juga dihadiri seluruh gubernur, bupati dan walikota seIndonesia.
Riban menyatakan, selama ini pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah untuk Kota Palangkaraya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama dengan adanya sistem akrual, yang telah ditetapkan saat ini. Untuk itu, Riban berharap, dengan keikutsertaan beberapa kepala SKPD yang mendampinginya, administrasi keuangan Pemkota Palangkaraya mendapatkan opini WTP, begitu juga LKPD Kota Palangkaraya tahun Anggaran 2016.
Adapun yang ikut mendampingi Walikota Palangkaraya, yakni Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Palangkaraya, Fordiansyah, Inspektur Kota Palangkaraya, Alman Pakpahan dan Kabag Umum Setda Kota Palangkaraya,Titing. (jejakrekam)
Penulis : Tiva Rianthy
Editor : Didi G Sanusi
Foto : Tiva Rianthy