KIPRAH mantan Bupati Tanah Bumbu, Zairullah Azhar sejak menakhodai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kalimantan Selatan mendapat penghargaan khusus dari Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar. Dalam rapat koordinasi dan evaluasi PKB se-Kalimantan, Zairullah Azhar dipercaya menduduki posisi Koordinator Wilayah Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPP PKB untuk Kalimantan.
PENGUMUMAN itu langsung dibacakan Muhaimin Iskandar di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta pada Kamis (23/3/2017). Penilaian atas keberhasilan Zairullah Azhar yang juga mantan calon Gubernur Kalsel 2015-2020 setelah dalam Pemilu 2014 lalu, mampu menambah satu kursi DPR RI dari dua daerah pemilihan (dapil) yang ada di Kalimantan Selatan. Kemudian, enam kursi masing-masing diraih di DPRD Kota Banjarmasin dan DPRD Provinsi Kalsel.
Sedangkan, DPW PKB Kalsel di era Mulyadi Mangin pada Pemilu 2009, parpol yang didirikan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ini hanya mampu menggondol satu kursi yang diraih Bambang Heri Purnama. Kemudian, Bambang Heri Purnama memilih hengkang ke Partai Golkar, hingga digantikan KH Husni Nurin.
Naiknya raihan kursi dan suara PKB hingga menjelma menjadi salah satu parpol besar di Kalimantan Selatan ini, sempat mengantarkan Zairullah Azhar menjabat Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, dan mantan Rektor Universitas Ahmad Yani (Uvaya) DR H Zainul Arifin Noor meraih kursi di DPR RI Senayan Jakarta. Saat pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Kalsel 2015, Zairullah Azhar mengundurkan diri dan digantikan Abdul Latief Hanafiah.
“Prestasi politik yang diraih Pak Zairullah Azhar ini menjadi penilaian plus dari DPP PKB. Makanya, Pak Zairullah Azhar diperpanjang masa kepemimpinan di DPW PKB Kalsel hingga Desember 2017 nanti. Rasanya, tak ada figur yang menggantikan beliau memimpin PKB Kalsel,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, H Budi Wijaya kepada jejakrekam.com, Sabtu (25/3/2017). Ia beralasan saat ini memang belum ada informasi soal digelarnya Musyawarah Wilayah (Muswil) PKB Kalsel.
Menurut Budi Wijaya, dalam acara pembekalan menghadapi Pemilu 2019 di DPP PKB di Jakarta, yang diikuti 48 anggota DPRD se-Kalsel dan tiga provinsi lainnya seperti Kalteng, Kaltim dan Kalbar memang cukup miris dengan hal yang terjadi di daerah lain. “Satu contoh, suara PKB yang ada di Kalteng, bayangkan hanya satu satu suara di satu tempat pemungutan suara (TPS) Pemilu 2014 lalu. Ini menjadi sorotan dari DPP PKB yang menilai jaringan parpol di daerah tak bergerak. Padahal, idealnya dalam satu TPS itu, setidaknya ada 25 hingga 45 suara yang membuktikan bahwa kader PKB benar-benar bergerak di lapangan,” ucap mantan Ketua DPC PKB Banjarmasin ini.
Budi menegaskan belajar dari pengalaman Pemilu 2014 ini, PKB akan siap menyongsong Pemilu 2019 dengan persaingan antar parpol yang ketat, termasuk lahirnya parpol-parpol baru yang juga membidik massa mengambang. “Terpenting adalah koordinasi dan konsolidasi di jaringan PKB itu berjalan efektif. Ini yang harus dijaga, agar massa pendukung PKB di Pemilu 2014 bisa dijaga. Bahkan, jika perlu ditingkatkan lagi,” tandasnya.(jejakrekam)
Penulis : Didi GS
Foto : Dokumen DPW PKB Kalsel